REPUBLIKA.CO.ID,PONTIANAK--Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari Gumelar menegaskan bahwa pengiriman pekerja informal ke luar negeri harus dikurangi. "Pengiriman TKI ke luar negeri seperti Saudi Arabia memang tidak mudah meski selalu ada pendampingan," katanya kepada wartawan untuk menyikapi kasus kekerasan dan hukuman mati yang dialami tenaga kerja Indonesia, di Pontianak, Selasa.
Dia mengatakan, proses rekrutmen TKI yang akan keluar negeri harus dilakukan dengan baik agar ke depannya tidak menimbulkan persoalan. Pemerintah sejauh ini sudah melakukan tindakan perlindungan kepada para TKI tersebut. Tetapi persoalan yang terjadi, seperti tindak kekerasan, terkait dengan budaya suatu negara yang berbeda dengan negara lainnya.
Sementara untuk tindakan Pemerintah ke depan, dia menyatakan harus ada upaya pengurangan pengiriman TKI informal ke luar negeri. Terkait dengan kasus yang dialami TKI di Saudi Arabia, Ruyati binti Satubi yang dihukum pancung karena membunuh istri majikan, Linda Gumelar menyatakan Pemerintah Indonesia sudah melakukan protes keras terhadap Pemerintah Arab Saudi. "Duta besar Indonesia untuk Saudi Arabia juga sudah dipanggil," katanya.
Dia mengatakan, Ruyati dihukum mati karena keluarga korban tidak bisa memaafkan. Sementara dalam kasus Darsem, keluarga mau memaafkan dan menerima ganti rugi. Menteri PP dan PA tersebut mengakui saat ini Pemerintah Indonesia sedang mengupayakan agar 23 TKI lainnya yang terancam hukuman pancung akan dilindungi dari hukuman tersebut.
Agar kasus serupa Ruyati tidak terjadi lagi, ia mengharapkan ada revisi pada Undang-undang No. 39 tahun 2004, tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja. "Undang-undang itu harus direvisi," katanya lagi.
Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar di Padang, Minggu (19/6) mengungkapkan, terdapat sebanyak 23 orang tenaga kerja Indonesia (TKI) yang terancam hukuman pancung di Saudi Arabia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
