REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Indonesia adalah salah satu negara penghasil garam di dunia, namun untuk menutupi kebutuhan dalam negeri, masih saja dilakukan impor. Oleh sebab itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan berencana akan membatasi impor garam agar target swasembada garam tahun 2014 bisa tercapai.

Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Fadel Muhammad, pihaknya akan melakukan pendataan ulang mengenai perusahaan pengimpor garam. Setelah itu menurutnya impor garam hanya diperbolehkan untuk beberapa perusahaan saja.

Fadel menambahkan pihaknya juga takkan berhenti di pembatasan impor, akan tetapi juga memberi kewajiban bagi perusahaan untuk membeli garam dari dalam negeri. "Misalnya jika ada yang mengimpor dalam jumlah besar maka mereka diwajibkan membeli garam produksi dalam negeri sebesar minimal 25 ribu ton," ujarnya.

Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil KKP, Sudirman Saad menambahkan bahwa ke depan impor garam hanya dilakukan untuk menutupi kekurangan dalam negeri. Selain itu tujuh perusahaan yang terdaftar sebagai impor garam, dipastikan tidak dibolehkan mengimpor garam konsumsi. Sehingga ke depannya impor garam hanya diperbolehkan bagi industri yang sudah punya kontrak  untuk mengimpor.

Soal harga, sambung Sudirman, Pemerintah berusaha memastikan agar pembelian dilakukan dengan harga yang layak. Rencananya ada beberapa skenario pembelian garam. Pertama, PT Garam, sebagai BUMN, diwajibkan membeli garam petani dengan harga pembelian pemerintah. Hanya saja PT Garam harus direvitalisasi terlebih dahulu untuk melakukan ini. Revitalisasi sendiri sudah dilakukan dengan mengucurkan dana kurang lebih Rp 400 miliar untuk PT Garam.

Kedua, jika PT Garam tak bisa memenuhinya, Koperasi garam didorong untuk membelinya dari petani.  "Intinya belum berupa pembatasan akan tetapi skenarionya importasi hanya untuk menutup kekurangan dalam negeri," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika