REPUBLIKA.CO.ID,NUSA DUA--Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa keputusan pemerintah untuk menaikkan gaji pegawai merupakan salah bentuk pencegahan terjadinya kasus suap yang melibatkan kalangan pegawai pemerintah, akibat minimnya penghasilan.
Dasar dari strategi itu, kata Presiden, di Nusa Dua, Bali, Selasa, adalah keyakinan bahwa semua orang pada dasarnya adalah baik serta menginginkan masa depan yang lebih baik bagi anak cucunya, masa depan yang bebas korupsi serta penuh peluang.
"Itu adalah strategi berdasarkan pertimbangan moral untuk membedakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat tinggi, dan orang kaya karena rakus dengan korupsi yang dilakukan birokrat tingkat rendah untuk bertahan di tengah keputusasaan," katanya.
Namun, kata Presiden dalam pidato kuncinya pada konferensi bertema "Shaping a New World: Combating Foreign Bribery in International Business Transactions" itu, tentu saja deskripsi tersebut tidak akan selalu tepat bagi semua situasi, karena tetap saja aksi suap merupakan tindak kriminal.
"Tetapi saya yakin mayoritas menginginkan masyarakat bekerja dan ingin Indonesia makmur sehingga mereka juga harus memainkan perannya dalam memerangi korupsi," katanya.
Perbaikan Sistem
Pada kesempatan itu, Presiden juga mengemukakan bahwa aksi penyuapan tidak hanya dilakukan oleh individu tetapi juga oleh sistem yang memberikan "keamanan" bagi individu pelaku tindak penyuapan.
"Kami perlu memperbaiki sistem,... dan membangun dinding baru transparan, sehingga para koruptor tidak dapat bersembunyi dalam sistem," kata Presiden merujuk pada upaya Indonesia memberantas korupsi.
Pemerintah dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kata Presiden, berkomitmen untuk bekerja sama memerangi tindak korupsi, salah satunya dengan memperkuat kolaborasi antar institusi pemerintah untuk meminimalkan mismanajemen dana negara.
Ia juga mengatakan bahwa ada keperluan untuk menjaga sistem pemerintahan di bagian atas tetap bersih untuk memberi contoh.
Sementara itu terkait dengan usulan agar dunia internasional bekerja sama mencekal para koruptor, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar berharap hal itu dapat memberikan efek jera. "Itu malah bagus, supaya efek jera semakin besar. Tidak hanya dalam negeri, tidak hanya pemiskinan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika