REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Penghematan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah belum berjalan secara efisien dan tepat. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku mendapat informasi ada instansi yang disinyalir menghambur-hamburkan anggarannya untuk perjalanan dinas.

"Saya mendapat informasi, ada perjalanan dinas sebuah lembaga yang memakan waktu lebih dari 50 persen dari hari kerja yang dimiliki. Persoalannya apakah harus sesering itu dan berapa besar biayanya. Tentu informasi ini harus diklarifikasi dan dilakukan pengecekan akurasinya," ujar Presiden, usai rapat terbatas, di Kantor Presiden, Kamis (7/4).

Presiden menilai penggunaan anggaran harus dilakukan secara efisien, optimal dan tepat. Saat ini, lanjut SBY, pemerintah telah menerbitkan instruski Presiden Nomor 7 Tahun 2011 yang sudah diterbitkan pada 15 maret 2011 lalu. Dengan Inpres tersebut diharapkan penghematan anggaran Kementerian Lembaga minimal 10 persen pada tahun berjalan, bisa terlaksana.

"Yang intinya sebagai hasil dan kelanjutan pembahasan tentang penghematan anggaran negara utamannya APBN dan APBD. Penghematan itu guna mengurangi overhead cost atau biaya adminsitratif," jelasnya.

Dalam Inpres No 7 itu, langkah-langkah pengehmatan secara konkrit dilakukan. Antara lain dengan menghemat perjalan dinas dan penyelanggaran workshop. Kemudian membatasi pengadaan kendaraan dinas, pembangunan gedung kantor dan rumah dinas baik pusat dan daerah.

"Jika tidak memiliki urgensi dan dibutuhkan dan fasilitas yang lama masih cukup. Maka tidak diperlukan penambahan gedung-gedung perkantoran atau wisama yang saya lihat juga terjadi didaerah," jelas Presiden.

Ikuti Whatsapp Channel Republika