REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abdullah Hemahahua, seringkali menasehati seluruh pimpinan KPK. Para pimpinan itu didesak untuk segera menyelesaikan penanganan kasus dugaan mafia pajak yang melibatkan Gayus Halomoan Partahanan Tambunan.

Menurut Abdullah, Gayus sebagai mantan pegawai pajak menjadi pintu masuk untuk mengungkap mafia di Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak. Jika penyidik KPK bisa memperoleh informasi dari Gayus dan bisa dibuktikan keterlibatan para pegawai maupun petinggi Ditjen Pajak yang terlibat mafia, maka mafia pajak itu bisa diungkap dan diberantas.

"Makanya saya sering wanti-wanti kepada seluruh pimpinan KPK supaya bisa menyelesaikan kasus Gayus sebelum jabatan kepengurusan mereka berakhir pada tahun ini," ujar Abdullah di kantornya, Jumat (18/3).

Namun, Abdullah mengakui jika penyidikan kasus Gayus itu tidak mudah. Sebagai contoh, untuk memeriksa perusahaan-perusahaan yang pajaknya ditangani Gayus itu sangat rumit dan membutuhkan waktu yang sangat lama. "Ya kita berharap kepada penyidik KPK untuk bisa mengatasi persoalan itu," ujarnya.

Seperti diketahui, dalam kasus dugaan mafia pajak, KPK sudah memeriksa Gayus sebanyak dua kali. KPK akan fokus menelusuri aliran dana di rekening Gayus sebesar Rp 28 miliar. KPK juga menelusuri untuk apa saja dana itu digunakan. Namun, hingga saat ini KPK belum berhasil mengungkap mafia pajak tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika