REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring mengimbau semua pihak agar tidak memperpanjang polemik seputar berita Presiden Susilo Bambang Yudhioyono (SBY) telah menyalahgunakan kekuasaan.
Ia mengeluarkan imbauan tersebut terkait pemberitaan "Sydney Morning Herald" dan "The Age" edisi Jumat (11/3) yang mengutip sumber Wikileaks. "Kebenaran berita tersebut tidak bisa dipegang, dari segi ilmiah tidak bisa dijadikan data. Apalagi sampai diangkat derajatnya menjadi informasi," kata Menteri Tifatul, di Jakarta, Selasa.
Menurut menteri, hal ini disebabkan sumber berita yang sudah diakui tidak valid dan telah dimuatnya hak jawab Presiden SBY di harian yang sama. Fakta cacat sumber data, kata menteri, sudah diakui oleh Dubes AS untuk Indonesia Scot Marciel, yang telah menjelaskan bahwa info tersebut belum divalidasi dan belum dikonfirmasi sama sekali, bahkan sangat mentah.
Ditanya seputar hal tersebut, Tifatul menjawab santai, "Ah, sudahlah. Cukup, jangan diperpanjang. Lagi pula, nama-nama yang disebut dalam artikel tersebut sudah membantahnya". Tifatul juga mengimbau semua pihak yang merasa dicemarkan oleh berita yang tidak sesuai fakta sebenarnya, agar menggunakan hak jawabnya.
Bahkan kalau tidak terlalu penting diimbau untuk mengabaikan saja, katanya. Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mencontohkan, jawaban santai seorang pejabat Rusia, ketika seorang wartawan mempersoalkan informasi Wikileaks yang memuat bahwa kedubes AS di Moskow telah melakukan penyadapan terhadap sejumlah pejabat tinggi Rusia.
Sambil guyon sang pejabat menjawab, "Itu belum seberapa, kami menyadap lebih banyak lagi dari pejabat-pejabat Amerika". "Masih banyak pekerjaan rumah kita yang lebih penting dan substantif, daripada membahas rumor-rumor yang tidak jelas kebenarannya," kata Tifatul.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
