REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Sekretaris Kabinet Dipo Alam menyatakan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya persoalan yang terkait harian Australia The Age dan The Sidney Morning Herald kepada Kementerian Luar Negeri dan Komisi I DPR RI.
"Kemlu dan Komisi I DPR yang didengar, bukan syahwat politis pengamat," katanya kepada pers di Jakarta, Ahad. Dia mengatakan, apa yang sudah dilakukan oleh Kemlu, khususnya penjelasan oleh Menlu Marty Natalegawa ketika memanggil Dubes AS dan pernyataan penyesalan dari Dubes AS serta protes keras Menlu ke dua surat kabar di Australia mengenai tuduhan yang mendiskreditkan Presiden SBY dan Ibu Negara tanpa dasar, sudah gamblang bagaimana Indonesia bersikap atas tuduhan tersebut.
"Sudah 'pas', tinggal Komisi I DPR, bidang penyiaran, intelijen dan luar negeri, barangkali yang perlu menanyakan kepada Menlu mengenai hal tuduhan itu untuk klarifikasi," katanya. Demikian komentar Sekretaris Kabinet Dipo Alam ketika ditanyakan mengapa ia belum memberi komentar mengenai tuduhan koran Sidney Morning Herald (SMH) dan The Age dan bocoran Wikileaks.
"Jadi saya tidak perlu berkomentar, ini bidang luar negeri. Apalagi membuat analisis ber-andai-andai -- kadang terselip maksud bias syahwat politis -- ala pengamat dan media yang kualitasnya sama dengan kualitas isi bocoran Wikileaks," katanya.
Bila Wapres yang ketika itu ada di Australia dan beberapa menteri memberi sanggahan, hal itu wajar saja, karena yang dituduhkan dan dideskreditkan adalah kepala negaranya. "Ya pengamat dan media -- yang itu-itu juga -- barangkali punya syahwat-politis yang nampak ingin memelihara dan menggelembungkan isu ini," kata Dipo.
Seperti yang pernah dibocorkan oleh Wikileaks soal kebijakan pemerintah AS dan kebijakan negara lain, hal itu sudah disesalkan oleh Hillary Clinton dan pemerintah AS. Kali ini beda, yang diangkat oleh kedua koran Australia itu, mengutip bocoran Wikileaks, adalah melecehkan integritas seorang kepala negara sahabat AS.
Jadi, biar Kemlu dan Komisi I DPR mengkaji kasus ini mewakili pemerintah dan negara, untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan. "Termasuk menanyakan ke Pemerintah AS, 'mbahnya' demokrasi dan HAM yang taat asas hukum, jagoan intelnya dengan CIA, apakah begitu praktik cara kerja Kedubes AS apakah begitu praktik cara kerja Kedubes AS di dunia mengirim kawat. baseless ke Washington dan mencederai negara sahabatnya? Bocor pula, apa maksudnya?" kata Dipo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
