REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Partai Demokrat menyerahkan persoalan penataan koalisi partai-partai politik pendukung pemerintah sepenuhnya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.

"Partai Demokrat sudah menyerahkan hasil evaluasi, usulan, dan saran mengenai partai-partai politik anggota koalisi kepada presiden," kata Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, di sela acara pelantikan Biro-biro DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, di Lapangan Monas, Jakarta, Ahad.

Menurut Anas, usulan dan saran dari Partai Demokrat terhadap partai-partai politik anggota koalisi agar bagaimana terbentuk koalisi yang solid, utuh, kompak, dan sungguh-sungguh bekerja sama dalam koalisi.

Anas menambahkan, Partai Demokrat juga mengusulkan, untuk memperbaiki apa yang masih kurang pada kontrak politik termasuk mekanisme agar konsisten dan sikap konsekuen dalam berkoalisi bisa diterapkan dengan baik. "Hasil evaluasi dan semua usulan dan saran sudah disampaikan kepada presiden. Partai Demokrat menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Yudhoyono," katanya.

Anas Urbaningrum yakin, Presiden Yudhoyono sebagai ketua umum koalisi memiliki rumus yang "cespleng" untuk menata ulang koalisi menjadi solid. Soal penataan ulang koalisi dan soal reshuffle menteri kabinet, kata dia, sepenuhnya adalah hak presiden. "Apakah Presiden Yudhoyono akan melakukan reshuffle menteri kabinet atau tidak, itu merupakan hak prerogatif presiden," katanya.

Menurut dia, kewenangan Partai Demokrat soal penataan ulang koalisi hanya sebatas mengusulkan kepada presiden. Apapun keputusan presiden, kata dia, Partai Demokrat akan menghormatinya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika