REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah menyinggung soal Dewan Keamanan Nasional (DKN) dalam pembahasan RUU Keamanan Nasional dan RUU Intelijen dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Kamis (10/3). Namun, keberadaan DKN itu sebenarnya lebih mirip sebuah rapat menteri bidang politik dan keamanan.

Hal itu disampaikan Koordinator Program Lembaga Studi Pertahanan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi) Beni

Sukadis, Kamis (10/3). "Sebenarnya mirip rapat polkam saja," kata Beni. Meski demikian, Beni mengakui, DKN bisa mengadakan rapat terkait isu-isu yang mendesak untuk dibahas.

Seperti diketahui, setelah Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Kamis (10/3), Panglima TNI Laksamana

(TNI) Agus Suhartono mengatakan, harus ada satu lembaga yang bisa memutuskan dengan cepat di level kebijakan atau operasional. "Tapi yang jelas kita perlu yang operasional," kata Agus.

Menurut Beni, DKN adalah lembaga yang sebenarnya diketuai oleh Presiden itu sendiri, terdiri dari Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, dan Menteri Dalam Negeri sebagai anggota tetap. "Di lembaga ini, semua isu dan

masalah keamanan nasional dibahas," kata Beni menegaskan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika