REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Wacana perombakan koalisi tampaknya mulai surut. Namun, hal itu tidak menyudahi PDI Perjuangan untuk bersikap kecewa. Sebab tidak adanya perubahan itu sudah diprediksi sejak awal. Politisi Senior PDI Perjuangan, Pramono Anung menegaskan, komunikasi politik antara PDI Perjuangan dan Demokrat pasti akan terjadi.
PDI Perjuangan, jelas dia, tidak mau hanya diposisikan sebagai bemper. "Artinya hanya digunakan kalau diperlukan saja. Tetapi kita tetap berkomunikasi selama kebijakan politik itu demi kemaslahatan," tegasnya.
Menurut dia, tawaran Demokrat untuk mengajak partai berlambang Banteng itu untuk gabung ke pemerintahan adalah masa lalu. Pram menyampaikan, PDI Perjuangan pasti memberikan dukungan, tapi kalau ini hanya mempertontonkan tarik menarik antara kekuasaan, energi publik akan terbuang selama dua minggu ini. "Semuanya jadi terlihat percuma dan diprediksi sejak awal," bebernya.
Pram berharap, ke depannya Setgab koalisi baiknya kembali untuk mengurusi kesejahteraan rakyat, bukan mengurusi permasalahan kekuasaan. Terus terang, lanjut dia, suasana tersebut tak ubahnya sebagai warning. "Ketika demokrasi itu semakin mahal, kita malah mempertontonkan kontradiksi di masyarakat, dan tidak memikirkan hal kesejahteraan bagi mereka (rakyat)," tuturnya.
Dia berharap agar komunikasi internal di Setgab, harusnya menjadi dapur koalisi yang bukan seakan akan menjadi urusan masyarakat Indonesia. "Ya begitulah seperti yang saya bilang tadi, gertak menggretak, tarik menarik dan takut menakuti ternyata ya akhirnya hanya begini-begini saja," tukasnya.
Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDIP, Taufiq Kiemas menyatakan, pihaknya tidak kecewa dengan sikap politik yang terkesan status quo. Dia mengungkapkan, partainya juga masih tetap menjalin komunikasi dengan SBY maupun Demokrat. "Sama Golkar dan Ketumnya Ical pun kami masih komunikasi," ulasnya.
Disinggung soal apakah PDIP sudah menolak tawaran Demokrat. "Kan belum ada jawaban dari Mbak Puan. Sekarang urusan yang muda-muda. Tanya Mbak Puan aja," jawab Taufiq.