REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Keputusan beberapa kepala daerah untuk melarang kegiatan Ahmadiyah diapresasi oleh anggota DPR. Bahkan mereka mempertanyakan mengapa pemerintah pusat belum berani bertindak tegas untuk mengambil keputusan yang sama.
"Kami sangat mengapresiasi keputusan pemerintah daerah yang melarang Ahmadiyah. Pemerintah daerah saja sudah berani, seharusnya pemerintah pusat lebih cepat bertindak," kata anggota Komisi VIII DPR RI, Jazuli Juwaini di Jakarta, Jumat (4/3).
Politisi PKS ini menambahkan, kalau masalah Ahmadiyah ini terus dibiarkan mengambang, tidak jelas, maka akan terus menimbulkan gejolak di masyarakat. Ia menilai pelarangan dan pembubaran Ahmadiyah, katanya, tidak ada hubungannya dengan pelanggaran HAM ataupun kerukunan umat beragama karena Ahmadiyah sudah jelas-jelas melakukan penistaan agama.
"Mereka menambah Nabi dan mengacak-acak Al Quran, kitab suci umat Islam. Ahmadiyah juga telah melanggar SKB Tiga Menteri yang melarang Ahmadiyah menyebarkan keyakinannya karena mereka tetap beraktivitas berdakwah ke masyarakat, terbukti pada tahun 2010 di Cisalada, Bogor jumlah pengikut mereka bertambah 58 orang," ujarnya.
Menurut dia, solusi Ahmadiyah ada tiga opsi. Pertama, dialog antara Ahmadiyah dengan pemerintah, ulama dan tokoh masyarakat untuk mencari titik temu. Kedua, Ahmadiyah menjadi agama baru tapi bukan berarti mereka mengubah keyakinannya tapi hanya melegalkan keyakinan mereka tentang Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi dan Kitab Tadzkirah sebagai kitab suci mereka dan jangan lagi menggunakan nama Islam dengan segala atributnya.
Setelah jalan dialog buntu, opsi kedua ditolak, barulah opsi ketiga dilaksanakan yaitu dibubarkan. Pelarangan Ahmadiyah sebenarnya juga sebagai bentuk perlindungan pemerintah terhadap anggota Ahmadiyah dan masyarakat pada umumnya.
"Setelah dibubarkan, mari kita lakukan pembinaan kepada anggota Ahmadiyah. Yang dilarang adalah organisasinya sedangkan orang-orangnya tetap saudara kita, sebangsa dan setanah air. Mereka ini harus dibantu untuk kembali menemukan kebenaran," demikian Jazuli.
Ikuti Whatsapp Channel Republika