REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Wakil Sekjen DPP PKS Mahfudz Siddik menegaskan tidak ada sikap politik Partai Keadilan Sejahtera yang menyalahi kesepakatan dan kode etik koalisi. Pendapat itu disampaikan Mahfudz di Gedung DPR/MPR di Jakarta, Jumat (4/3) terkait pertemuan jajaran pengurus PKS di Lembang, Jawa Barat, Kamis malam.

Pada kesempatan pertemuan itu, Presiden DPP PKS memaparkan tiga dokumen koalisi, yaitu piagam koalisi, agenda koalisi, dan code of conduct. Kesimpulan paparan dan pembahasan, secara substansi sikap-sikap politik PKS tidak ada yang bertabrakan dengan ketiga dokumen tersebut.

"Secara teknis prosedural juga bisa diperdebatkan karena terakhir soal angket mafia pajak, setgab belum sampai pada kesepakatan," katanya. Dalam forum rapat DPP PKS dengan Ketua Majelis Syuro, KH Hilmi Aminuddin dan hampir semua peserta menegaskan bahwa kebijakan koalisi adalah hal sangat penting karena diputuskan oleh majelis syuro.

"Komunikasi kesepakatan ini dilakukan langsung antara Ketua Majelis Syuro PKS dengan SBY, baik di 2004 maupun 2009," katanya. Karena itu, kata Ketua Komisi I DPR RI ini, jika SBY akan memformat ulang koalisi, harus dilakukan melalui komunikasi langsung dengan Ketua Majelis Syuro PKS. "Jika hanya melalui kurir atau surat, adalah cara tidak etis dan tidak 'gentle'," katanya.

Setelah mendengarkan pandangan dari semua unsur pimpinan DPP, MPP dan dewan syuro, rapat PKS bersama ketua Majelis Syuro di Lembang menyepakati untuk menunggu keputusan politik yg akan diambil oleh Presiden SBY, seperti yang dijanjikan saat pidato beberapa hari lalu.

"Karena Presiden SBY menyatakan dalam pidatonya akan mengambil keputusan soal koalisi dalam beberapa hari dan akan menyampaikan ke partai-partai koalisi, maka PKS akan tetap menunggu keputusan tersebut," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika