REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Financial Reform menilai pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono perihal kelanjutan koalisi partai-partai politik pendukung pemerintah merupakan mukadimah yang sangat jelas untuk perombakan kabinet. "'Reshuffle' menteri kabinet tujuannya untuk meningkatkan kinerja pemerintah agar berjalan lebih efektif," kata Direktur Financial Reform, Muhammad Husni Thamrin, di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, Presiden Yudhoyono pada pidatonya di Istana Negara, Jakarta, Rabu (1/3), menyebutkan bahwa satu atau dua partai yang tidak tidak mentaati komitmen tentunya tidak bisa bersama-sama lagi berada di dalam koalisi. Pernyataan Presiden Yudhoyono tersebut, kata dia, meskipun tidak menyebut nama secara eksplisit tapi sudah jelas partai mana yang dimaksud.

Husni Thamrin menambahkan, usia pemerintahan Presiden Yudhoyono hanya sekitar 3,5 tahun lagi hingga 2014, karena itu pemerintahan ke depan harus stabil dan efektif agar pembangunan nasional bisa berjalan optimal sesuai dengan harapan masyarakat. Jika pembangunan nasional berjalan optimal, kata dia, maka pertumbuhan ekonomi juga bisa tumbuh optimal. "Pertumbuhan ekonomi pada 2010 sebesar 6,1 persen," katanya.

Menurut Thamrin, jika tidak ada hak angket Bank Century dan usulan hak angket pajak yang diusulkan oleh beberapa partai politik di parlemen, diperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional bisa lebih optimal. Namun karena adanya hak angket Bank Century dan usulan hak angket pajak yang membentuk opini publik negatif terhadap pemerintah, menurut dia, turut memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut dia, saat ini merupakan momentum untuk menata ulang koalisi dan melakukan "reshuffle" menteri kabinet yang memiliki kinerja kurang baik. Financial Reform menunggu keputusan Presiden dalam menata ulang koalisi untuk mewujudkan pemerintahan yang stabil dan efektif.

Ikuti Whatsapp Channel Republika