REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menegaskan bahwa memang ada ruang kreatif beberapa  kebijakan politik, dimana anggota koalisi boleh berbeda. ''Tapi PPP tidak melihat pertimbangan angket kemarin termasuk di dalamnya. Ke depan, sikap-sikap yang terus-menerus berbeda ini harus ada kanalisasi. Karena jika sikap-sikap ini terus dapat ditolerir, disiplin anggota koalisi akan melemah,'' tegas Romahurmuziy, Wakil Sekjen DPP PPP pada Republika di Jakarta, Senin (28/2).

''Pembentukan setgab diinisiasi oleh PD dan PG, waktu itu langsung oleh SBY dan Ical. Betul bahwa setgab bukan arena penyeragaman. Betul bahwa koalisi tidak boleh menghilangkan nalar kritis. Betul bahwa koalisi tidak harus sama dalam setiap langkah politiknya. Namun, ada etika politik di sana,'' tambah Romi, panggilan Romahurmuziy.

Menurutnya, ibarat suami, jangan hanya mau hak nafkah batin saja, namun kewajiban nafkah lahirnya  diabaikan. ''Boleh seorang suami tidak memberi nafkah lahir, tapi tentu atas dasar pembicaraan sebelumnya, dan tidak untuk waktu yang terus-menerus. Pada titik ini, saya melihat Partai Golkar dan PKS memiliki timbangan yang berbeda,'' ucapnya.

Menurut Romy, Partai Golkar  sejak awal memang sudah menyampaikan dalam beberapa kali kesempatan, termasuk rapat setgab terakhir, bahwa PG memiliki kepentingan institusi yang mohon dapat dipahami anggota koalisi. ''Namun PKS memang tidak menyampaikan alasan apapun waktu rapat,'' paparnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika