REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Komjen Pol Nanan Soekarna diangkat menjadi Wakapolri. Namun Indonesia Police Watch (IPW), menilai kasus prosedur tetap (protap) unjuk rasa di Sumatera Utara, menjadi catatan buruk bagi Wakapolri baru itu.

Pasalnya saat Nanan Soekarna menjabat sebagai Kapolda Sumut, terjadi unjuk rasa yang mengakibatkan tewasnya Ketua DPRD Sumut. Hal itu dikarenakan kesalahan dalam protap saat menangani unjuk rasa yang terjadi pada awal 2009 lalu itu.

"Kasus Protap (di Sumut) jadi catatan hitam bagi Nanan (Wakapolri baru)," kata Ketua IPW, Neta S Pane, di Jakarta, Senin (28/2).

Maka dari  itu, ia berharap Nanan dapat bekerja profesional sebagai Wakapolri yang baru. Antara lain mendorong pemberantasan mafia hukum di tubuh Polri. Jika tidak, kasus protap di Sumut akan terus dikait-kaitkan publik. "Tidak hanya publik, partai politik yang kadernya jadi korban dalam unjuk rasa itu," tegasnya.

Ia mengatakan penunjukan Nanan Soekarna sebagai Wakapolri merupakan sebuah kompromi setelah sebelumnya Polri juga mengangkat mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Susno Duadji, sebagai penasihat Koordinator Staf Ahli (Korsahli) Kapolri.

Meskipun ia menilai agak aneh, jika Kapolri, Jenderal Pol Timur Pradopo dan Wakapolri yang baru, Komjen Pol Nanan Soekarna, merupakan satu angkatan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika