REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Happy Bone Zulkarnaen menegaskan, Partai Golkar tidak takut keluar dari koalisi partai-partai politik pndukung pemerintah. "Jika Partai Demokrat mengeluarkan Partai Golkar dari koalisi, Partai Golkar akan keluar. Partai Golkar tidak takut dikeluarkan," kata Happy Bone Zulkarnaen pada diskusi "Polemik: Koalisi Pecah Kabinet Terbelah" di Jakarta, Sabtu (26/2).
Menurut dia, Partai Golkar akan konsisten untuk mengawal pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga koalisi berakhir pada 2014. Jika selama mengawal pemerintahan ada perbedaan pandangan dalam koalisi, menurut dia, hal itu lumrah dalam politik yang dinamis.
"Setiap partai politik memiliki platform sendiri, masak seluruh partai politik dalam koalisi harus menyakaman sikapnya," katanya.
Happy Bone menambahkan, sikap Partai Golkar yang mengusulkan hak angket pajak sasarannya untuk menguatkan pemerintah, yakni meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Jika perbedaan sikap antara Partai Golkar dan Partai Keadlan Sejahtera (PKS) dengan Partai Demokrat terhadap usulan hak angket pajak, menurut dia, apakah kemudian Partai Demokrat berhak menyatakan akan mengeluarkan Partai Golkar.
"Pernyataan-pernyataan Partai Demokrat yang akan mengevaluasi dan mengeluarkan Partai Golkar dari koalisi, itu adalah sikap arogan," katanya.
Happy Bone menambahkan, pernyataan-pernyataan itu merupakan bentuk teror dan penyenderaan terhadap anggota koalisi. Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Saan Mustopa mengatakan, dalam koalisi ada komtimen yang disepakati bersama di antara anggota koalisi yakni mendukung dan mengawal pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Namun kenyataannya, kata dia, Partai Golkar dan PKS mengingkari komtimen itu dengan memiliki sikap berbeda dalam mengusulkan hak angket pajak dan sebelumnya dalam mengusulkan hak angket Bank Century. "Karena sudah beberapa kali memiliki sikap berseberangan dan mengingkari komitmen koalisi, maka Partai Demokrat akan melakukan evaluasi," katannya.
Menurut dia, Partai Demokrat akan melakukan evaluasi bukan berarti meneror partai-partai politik anggota koalisi, tapi kalau Partai Golkar merasa tidak nyaman di koalisi silakan keluar. Sementara itu, Pengamat politik dari Universitas Indonesia Arbi Sanit mengimbau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat untuk bersikap tegas terhadap Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera guna menyelesaikan persoalan di koalisi.
"Jika Pak Yudhoyono tidak mengambil tindakan tegas maka ada kemungkinan Partai Demokrat kalah pada pemilu 2014," kata Arbi Sanit.
Menurut dia, Partai Golkar dan PKS sudah berkali-kali memiliki sikap berseberangan dengan Partai Demokrat dan mengingkari komitmen koalisi. Perbedaan sikap terbaru yang dilakukan Partai Golkar dan PKS, kata dia, dalam mengusulkan hak angket pajak yang akhirnya dibatalkan pada rapat paripurna di DPR RI.
Perbedaan sikap Partai Golkar dan PKS itu merupakan bentuk perlawanan terhadap komitmen koalisi yang sudah disepakati bersama. "Pak Yudhoyono agar mengambil tindakan tegas untuk menuntaskan persoalan di koalisi," katanya. Saat ini, kata dia, merupakan kesempatan terakhir bagi Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat untuk merombak koalisi dan menyelamatkan Partai Demokrat pada pemilu 2014.
Ikuti Whatsapp Channel Republika