REPUBLIKA.CO.ID,TANGERANG--Ketua umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin menilai aparat penegak hukum berlaku diskriminatif terhadap penangkapan pelaku kerusuhan Cikesik, Pandeglang, Banten. Pernyataan ini menyusul belum ada satupun anggota Jemaat Ahmadiyah yang ditangkap sampai saat ini. Padahal, indikasi kuat mengisyarakatkan oknum Ahmadiyah juga terlibat dalam kerusuhan tersebut. “Mestinya dalam penangkapan harus tegas siapapun yang jadi tersangka,”tandas dia.

Bahkan menurut Din yang ditemui usai peluncuran buku berjudul “Membumikan Alquran Jilid 2” di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ciputat, Tangerang Selatan, pemerintah secara nyata melakukan pembiaraan dan tidak melakukan aksi nyata. Semestinya, kepolisian dengan kekuatan intelijen negara bisa mengantispasi. Terlebih dari berbagai analisa mudah dipahami bahwa ada skenaria dan rekaya di balik berbagai kasus kekerasan yang terjadi. Negara harus ambil tindakan segera. Tapi nyatanya sampai sekarang tidak bisa diungkap actor intelektual dibalik berbagai kasus,”kata dia.

Din mengatakan, tindakan kekerasan tidak boleh dilakukan atas dasar dan tujuan apapun. Namun demikian kekerasan tidak boleh dilihat sebagai akibat saja tetapi mesti dilihat penyebabnya. Berbagai Analisasi pun muncul bahwasanya kerusuhan mempunyai multi efek yaitu pertama ada nuansa mendeskreditkan tokoh lintas agama. Apabila ini benar, maka kerusuhan dilakukan oleh mereka yang tidak suka tokoh lintas agama.

Efek lainnya, kerusuhan mendeskreditkan umat Islam Indonesia yang terkenal toleran dan mencintai kerukunan dan perdamaian. Maka, efek ini dimunculkan oleh kalangan yang membenci Islam. Terakhir, efek deskriditkan negara Indonesia agar tidak stabil. “Siapapun pelakunya aparat harus bertindak tegas. Sayangnya pemerintah tidak tegas,” kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika