REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Priyo Budi Santoso menegaskan, Partai Golkar tidak berencana keluar dari sekretariat gabungan koalisi partai politik pendukung pemerintah. Golkar tetap pada koalosi meski usul hak angket pajak kandas.

"Hubungan antara Partai Golkar dan Partai Demokrat selama ini berjalan baik. Demikian juga hubungan antara Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum Partai Demokrat, berjalan baik," kata Priyo Budi Santoso, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (23/2)

Menurut Priyo, meskipun komunikasi antara Partai Golkar dan Partai Demokrat berjalan baik, tapi di dunia politik segala kemungkinan bisa terjadi. Partai Golkar, kata dia, menghormati pernyataan politisi Partai Demkokrat yang menyatakan akan mengevaluasi keberadaan anggota sekretariat gabungan partai-partai politik pendukung pemerintah.

"Jika Partai Dekmokrat memiliki sikap lain, Partai Golkar tidak mempersoalkannya," katanya.

Wakil Ketua DPR RI ini menjelaskan, pada usul hak angket pajak, sikap Partai Golkar dan Partai Demokrat sebenarnya relatif sama yakni sama-sama untuk memberantas mafia pajak.

Namun ada perbedaan sedikit, kata dia, yakni Partai Demokrat memiliki kekhawatiran jika pemberantasan mafia pajak melalui hak angket di DPR bisa menimbulkan risiko terentu.

Menurut Priyo, dengan batalnya usul hak angket pajak apakah DPR RI masih akan melakukan pengungkapan mafia pajak dengan mekanisme lainnya, hal ini tergantung dari sikap fraksi-fraksi yang menolak usul hak angket pajak. "Partai Golkar berharap DPR masih melanjutkannya dengan mekanisme lainnya," katanya.

Priyo menambahkan, Komisi III sudah membentuk panitia kerja pemberantasan mafia pajak. Sementara Komisi XI sudah membentuk panitia kerja sistem perpajakan.

Menurut dia, jika hasil panja dari Komisi III dan Komisi XI belum optimal, bisa membuat panitia kerja gabungan, sehingga bisa lebih optimal. "Jika wacana ini juga dikandaskan lagi, kami tidak tahu lagi bagaimana memperbaiki penerimaan negara dari sektor pajak," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika