REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Dewan Pers menuding pemerintah omong kosong telah menerapkan demokrasi dalam sistem ketatanegaraanya jika menghalangi kebebasan pers. Pemerintah yang menerapkan sistem demokrasi harus menjamin kemerdekaan pers.
“Omong kosong negara demokrasi tanpa ada kebebasan pers,” ujar Ketua Dewan Pers, Bagir Manan, dalam sebuah acara diskusi di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (22/2) malam.
Pernyataan Bagir itu berkaitan dengan ancaman Sekretaris Kabinet, Dipo Alam yang mengancam akan memboikot media massa yang terus mengkritik pemerintah tanpa berimbang. Dipo mengeluarkan instruksi kepada instansi pemerintah untuk tidak memasang iklan di media massa yang seperti ini.
"Kalau intinya media ini terus mengkritik tidak ada menit tidak ada jam, saya instruksikan memang (boikot). Buat apa pasang (iklan) di sana," ujar Dipo di sela rapat kerja pemerintah di Istana Bogor, Senin (21/2).