REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA-Kelompok yang menamakan diri Masyarakat Tolak Rekayasa dan Adu Domba melakukan audiensi dengan Komnas HAM terkait kasus kekerasan atas nama agama. Komnas HAM diminta untuk mengungkap kemungkinan adanya pengalihan itu dengan kejadian itu. Komnas harus berani dalam menjalankan tugasnya.

"Harus ada penjelasan rasional terhadap kejadian ini, apakah by design, apakah pengalihan isu," kata perwakilan kelompok, Ray Rangkuti, usai audiensi di Kantor Komnas HAM, Senin (14/2). Dia meminta Komnas HAM menangani kasus itu secara transparan dan tak perlu takut terhadap apa pun.

"Sangat mungkin, terbuka, adanya rekayasa negara," ujar Ray menegaskan. Dia mengatakan, ada beberapa indikasi yang mengarah pada kesimpulan itu, seperti keberadaan polisi yang tiba-tiba ditarik dari lokasi dan 17 orang jemaah Ahmadiyah yang tidak kunjung dievakuasi, padahal bisa dievakuasi paksa.

"Ada cara penanggulangan yang menurut kami tidak standar," kata Ray. Meski demikian, Ray mengakui bahwa intelijen sudah bekerja. Dia mengatakan, polisi sudah menerima kemungkinan adanya kedatangan massa. Tapi, kata Ray, polisi tidak menindaklanjuti informasi tersebut.

"Ini satu kejadian yang tidak muncul begitu saja, telah terskenario dengan baik," ujar Ray. Dia menegaskan, seharusnya ada tindakan lebih keras dari kepolisian mengatasi kekerasan. "Suparman (tokoh Ahmadiyah) sudah dievakuasi, tapi saat yang sama membiarkan warga lain ke lokasi, tidak ada evakuasi paksa 17 orang (jemaah Ahmadiyah) ini," katanya.

Ray menilai, sebenarnya masyarakat setempat dan jemaah Ahmadiyah sudah melakukan pendekatan kultural. "Tetapi sayang pendekatan itu kemudian tercerai berai oleh pendekatan yang baru saja kita alami," ujarnya. Komnas HAM, kata Ray, harus membuktikan kemungkinan rekayasa.

Ikuti Whatsapp Channel Republika