REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Turki boleh dibilang merupakan satu-satunya negara berpenduduk mayoritas Muslim di kawasan itu yang menerapkan sistem demokrasi di kawasan Timur Tengah. "Sebagai negara yang demokratis, Turki tengah mengikuti perkembangan secara seksama dan mungkin saja takkan ragu untuk membantu negara-negara tetangganya," papar Perdana Menteri Turki Ahmet Davutoglu menyikapi pengguling pemerintahan otoriter di Tunisia seperti dikutip Monstersandcritics, Rabu (2/2).
Secara terpisah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan pemimpin harus menerima tuntutan rakyatnya untuk berdemokrasi. Menurut dia sangat tidak tepat menutup telinga terhadap tuntutan demokrasi.
"Saya meminta Mubarak untuk memenuhi tunturan masyarakat untuk perubahan tanpa ragu-ragu," desaknya. Erdogan yang giat menjalankan kebijakan konservatif mengaku tetap setia kepada struktur demokratis Republik Turki.
Kondisi ideal yang dikembangkan Turki dalam menerapkan demokrasi memungkinkan negara tersebut menjadi rujukan utama ketimbang model yang dikembangkan Iran dengan teokrasinya. Namun, disisi lain kebijakan konservatif yang menyerempet pada agama sempat membenturkan pemerintahan Erdogan dengan kubu sekuler Turki.
Karena itu, sulit pula untuk mengatakan Turki dibawah Erdogan begitu sempurna. Meski begitu, apa yang dicapai Erdogan dalam mereformasi seluruh bidang menjadi poin lebih patut diakui.
Republik Turki didirikan oleh Mustafa Kemal Ataturk pada tahun 1923 dengan pemisahan yang kuat antara agama dan pemerintah yang didasarkan pada model Perancis. Belakangan model itu sempat digoyang Erdogan dalam rangkaian kebijakannya yang anti sekuler.
Namun, bila dibandingkan dengan Mesir - di mana Presiden Mubarak telah berkuasa selama 30 tahun dan pemilu telah lama dipandang sebagai kecurangan, sistem politik Turki berjalan sangat bebas dan teratur.
Ikuti Whatsapp Channel Republika