REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA-–Aksi bungkam soal renovasi gedung DPR, menggejala di tingkat pimpinan lembaga wakil rakyat tersebut. Diawali oleh Ketua DPR. Ketua DPR sekaligus Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR, Marzuki Alie, tidak bersedia bicara detil mengenai segala hal terkait renovasi gedung. Sekalipun bersedia mengangkat telepon, dia menolak memberikan keterangan maupun dikonfirmasi mengenai beberapa temuan fakta terkait renovasi tersebut.

‘’Daripada kalau saya bicara dikira sebagai interest pribadi Marzuki, lebih baik tanyakan ke mas Pram (Wakil Ketua DPR Pramono Anung Wi bowo) atau mas Priyo (Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso),’’ ujar Marzuki, Selasa (25/1). Dia mengatakan semua keputusan yang diambil pimpinan DPR adalah keputusan kolektif, sehingga siapapun yang bicara dari pimpinan tidak jadi masalah.

Marzuki bersikukuh menolak memberikan jawaban ketika sekedar ditanya mengenai informasi apa saja yang didapatkan pimpinan DPR sekarang dari pimpinan sebelumnya terkait renovasi gedung ini. ‘’Saya berhenti bicara soal gedung DPR. Tanyakan saja ke mas Pram atau mas Priyo,’’ tegas dia.

Sebelumnya, mantan Wakil Ketua DPR periode 2004-2009 Zaenal Maarif mengatakan tak pernah ada pembicaraan di level pimpinan DPR yang menghasilkan rencana renovasi gedung seperti desain yang sekarang beredar. Dia bahkan menyarankan lebih baik renovasi dibatalkan jika memang terjadi penolakan.

Ternyata aksi bungkam soal gedung juga dipilih oleh Pramono. ‘’Saya benar-benar tidak ngerti kalau soal gedung. Saya tidak mau bicara kalau soal gedung,’’ tepis dia, Selasa (25/1) petang. Sementara Priyo tidak mengangkat telepon maupun menjawab pesan yang dikirim melalui layanan pesan singkat (SMS). Wakil ketua yang lain, Anis Matta, juga tak menjawab telepon maupun pesan SMS.

Hanya Taufik Kurniawan, wakil Ketua DPR dari FPAN yang akhirnya menjawab. ‘’Prioritas, akan kami review. Tinggal menunggu pimpinan lengkap (untuk rapat pimpinan dengan agenda tersebut),’’ kata dia, Selasa (25/1). Menurut Taufik, rapat pimpinan memang belum membahas masalah gedung di masa sidang ini karena prioritas awal masih membahas masalah lain seperti soal mafia pajak.

Namun, Taufik mengatakan sebagai wakil dari fraksi maka sikapnya tak berbeda dengan FPAN. Berdasarkan kebutuhan realistis, ujar dia, renovasi gedung memang dibutuhkan. ‘’Realistis, memang dibutuhkan penambahan ruangan. Tapi, kami juga meminta transparan. Masyarakat bahkan KPK kami persilahkan untuk mengawasi,’’ tegas dia.

Argumentasi mengenai kebutuhan penambahan ruangan tersebut, tambah Taufik, berdasarkan perhitungan penambahan staf ahli yang direncanakan DPR. Jika tidak ada penambahan tersebut, kata dia, akan tidak lagi kondusif.

Ikuti Whatsapp Channel Republika