REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pemerintah diminta tidak mengalihkan kritik tokoh agama dengan melakukan serangan personal kepada Din Syamsudin dan Syafii Ma'arif. Kritik hendaknya direspon secara positif sebagai bahan masukan. Hal tersebut diungkapkan salah satu tokoh lintas agama, Romo Benny Susetyo.
Menurut Sekretaris Eksekutis Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) itu, tidak ada muatan politis di balik gerakan para tokoh lintas agama. “Ini adalah gerakan hati nurani. Tidak ada ambisi politik. Pak Din (Syamsuddin) dan Buya sama sekali tidak memiliki motif seperti itu,” ujarnya saat dihubungi Republika, Selasa (25/1).
Romo menambahkan, bukan satu masalah jika tokoh agama menyuarakan sikap politik. Hal itu, kata dia, merupakan suara dari hati nurani pribadi sang tokoh. “Tidak ada sedikitpun motif politik Dukungan politik yang diberikan oleh para tokoh agama terhadap tokoh politik murni dukungan yang dilandasi pertimbangan kredibilitas,” katanya.
Karena itu, dia meminta semua pihak untuk terkecoh dengan kritik balik terhadap para tokoh lintas agama. “Jangan-lah mengalihkan substansi. Mari fokus pada poin kritik kami pada pemerintah,” tambahnya.
Senada dengan Romo Benny, tokoh Nahdathul Ulama (NU), Salahudin Wahid menilai, kritik kepada tokoh agama bukanlah sebuah masalah. Dia menganggap persoalan sebenarnya adalah bagaimana pemerintah mensejakhterakan rakyat.
Dia pun balik mempertanyakan apakah kritik yang disampaikan tokoh agama mengandung unsur kesalahan. “Mari kita berbicara soal tujuh butir pernyataan kami, apakah pernyataan kami tidak benar keliru,” ujar Solahuddin mempertanyakan sikap pemerintah.
Dia pun menyarankan pada pemerintah untuk menganggap para tokoh agama sebagai kawan, bukannya lawan. Tidak efektif, kata dia, apabila interaksi pemerintah dan tokoh agama hanya berlangsung di media. “Mari kita berdiskusi untuk membahas persoalan yang sesungguhnya,” katanya.
Din Syamsudin sendiri tidak memandang serius kritik yang dilayangkan kepadanya. Menurutnya, kritik tersebut adalah bentuk apologi pemerintah. “Perjuangan moral untuk menyampaikan kebenaran tidak boleh terganggu dengan hal-hal seperti itu,” ungkapnya.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Dipo Alam menuding, Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin dan sejumlah tokoh lintas agama tidak hanya bermaksud menyampaikan pesan moral di balik tudingan pemerintah berbohong namun sudah menjadi pernyataan politik bahkan gerakan politik.
"Jika Din mau jadi presiden, silakan maju di 2014. Adakah partai yang mendukungnya? Tapi jangan pakai label tokoh agama untuk berpolitik," katanya di Jakarta, Senin, menjawab pertanyaan mengenai pernyataan tokoh lintas agama tentang pemerintah berbohong.
Ikuti Whatsapp Channel Republika