REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin, menyesalkan sikap pemerintah dan para pendukungnya yang cenderung mengalihkan persoalan subtansi kritik ke persoalan tidak substantif bahkan bernada personal. “Hemat saya sikap mengalihkan subtansi ke persoalan lain, seperti menuduh orang adalah kekerdilan dan kenaifan manivestasi sikap yang berapologi,”kata dia saat di hadapan wartawan di Gedung KWI, Jakarta, Kamis (20/1).
Karenanya Din mengimbau semua pihak termasuk pemerintah dan para pembatunya lebih perhatikan subtansi kritk dan saran tokoh. Tidak perlu misalnya dengan alihkan ke persoalan pribadi baik menyangkut dirinya ataupun Muhammadiyah.
Dicontohkan Din, terdapat gerakan Aliansi Rakyat Untuk SBY (ARUS) yang menghujat dan membakar foto Syafii Maarif dan dirinya beberapa waktu lalu. Belum lagi keberadaan gerakan anti Din Syamsuddin (GADIS) yang melontarkan kecaman dan hinaan kepada pribadinya. “Tidak perlu terjadi mestinya, pada pertemuan di Istana saya minta harus dihentikan, insya Allah saya tidak terganggu, sebagaimana ajaran Islam semakin banyak hina dan menghujat banyak peluang pahala bagi saya pribadi,”kata dia
Din menegaskan, pernyataan tertulis dan dibacakan pada Presiden pada prinsipnya adalah kritik agar pemerintah tidak lalai dalam kehidupan kebangsaan. Sebab, berdasarkan kesimpulan tokoh lintas agama ada distorsi dan deviasi dari cita cita nasional yang diletakkan pendiri bangsa dalam penyelenggaran negara dan kelangsungan pembangunan. Terutama di bidang hukum dan ekonomi.
Dituturkan Din, secara jelas konstitusi mengamanatkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Tetapi faktanya, apa yang dirasakan dan disaksikan jauh dari harapan. Hukum bisa dibeli dan bisa disetir oleh segelintir orang untuk kepentingan kekuasaan. “ Ini sangat berbahaya,”tegas dia
Begitu juga kata Din, di bidang ekonomi konstitusi mengamanatkan penerapan demokrasi ekonomi yang berorietnasi pada keadilan sosial. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya, penerapan kapilatsime global dengan berbagai sindrom telah terjadi tidak hanya di tingkat pusat tetapi telah menjalar ke tingkat kota kecil dan pedesaan.
"Inilah yang mendasari munculnya statistik JNP naik dan angka kemiskinan turun. Pemerintah terjebak pada metode pengukuran ekonomi menurut instrumen kapitalisme, tidak mau melihat ada metode baru dalam assesment social welfare yang menilai kesejahteraan sosial dikaitkan dengan tingkat prosperty dan happiness,”kata dia.
Untuk itu, ditegaskan Din, gerakan akan terus berlangsung dan tidak akan berhenti dengan pengaruh, ancaman atau apapun. Sebab apa yang diyakin oleh para tokoh lintas agama adalah sebuah kebenaran. “Terserah pemerintah mau perhatikan atau tidak, bola ada di lapangan pemerintah, tapi kami komitmen dengan gerakan moral,”kata dia
Ikuti Whatsapp Channel Republika