REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Sekjen DPP PDI Perjuangan di DPR RI, Tjahjo Kumolo mengatakan, lembaga keagamaan --yang diwakili oleh tokoh-tokoh lintas agama-- telah menjadi bagian kekuataan strategis yang makin diperhitungkan oleh pemerintah. "Itu catatan kecil kami menyimak pertemuan Tokoh Lintas Agama dengan Presiden RI Senin (17/1) malam," kata politisi yang juga menjabat Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI di Jakarta, Rabu (19/1).
Menurut Tjahjo, Tokoh Lintas Agama telah benar-benar membawa misi kenabian, untuk mengangkat amanat penderitaan umat tanpa terjebak pada perilaku fundamentalisme sempit, apalagi mengumbar spirit anarkis. Keberpihakan pada umat mereka tunjukan melalui sikap tegas demi membela kepentingan seluruh warga, katanya.
Karena itu, Tjahjo Kumolo menilai, kritik membangun oleh kekuataan keagamaan itu --termasuk yang menyuarakan 18 kebohongan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-- seharusnya tidak terlalu reaktif disikapi. "Kebijakan politik pemerintah yang normatif dan tidak diimbangi dengan tindak lanjut yang cepat dan terencana, mengakibatkan persoalan jadi stagnan (tidak terselesaikan, red)," tuturnya.
Di sinilah sebenarnya, menurutnya, kekuatan partai politik (Parpol) dan komponen keagamaan serta elemen-elemen bangsa lainnya harus terpanggil untuk mengingatkan pemerintah. "Ini sangat penting, agar sumbat bisa dihilangkan dan pengambilan keputusan yang cepat bisa terwujud," tandasnya.
Bagi fraksinya, keputusan politik yang cepat, akan mempercepat pula proses peningkatan kesejahteraan masyarakat. Saat ini Tjahjo Kumolo merasa banyak persoalan lamban diselesaikan, sehingga kesejahteraan rakyat juga sangat lambat pula meningkat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika