REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penegakan hukum masih menjadi sorotan pemangku kepentingan dari kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM). LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Polri berkunjung ke Polda Metro Jaya, Selasa (11/1).

Mereka diagendakan beraudiensi dengan Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Sutarman. Indria Fernida, Wakil Koordinator Kontras, menjadi ketua delegasi koalisi yang terdiri dari beberapa LSM itu. "Kami ingin mengingatkan agenda penegakan hukum di Jakarta," katanya ketika menjawab pertanyaan wartawan tujuan kedatangan koalisi.

Menurut Indria, setelah pergantian Kapolda Metro Jaya, dari Timur Pradopo ke Sutarman, belum ada informasi perkembangan kasus-kasus penting. Ia menyoroti mengenai kasus penyerangan kantor Tempo, dan pemukulan aktivis Indonesia Corruption Watch, Tama S Langkun.

Hingga kini kedua kasus itu mengalami stagnasi. Polisi belum bisa mengidentifikasi tersangka yang terllibat. "Kami meminta Kapolda Metro Jaya menyelesaikan kasus ini seperti yang disampaikan oleh Kapolri di awal masa jabatannya," bunyi siaran pers yang diberikan Indria.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Polri terdiri dari LSM-LSM yang bergerak di bidang penegakan hukum. Mereka antara lain Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), LBH Jakarta, LBH Apik, Setara Institute, Indonesia Coruption Watch (ICW), Imparsial

Ikuti Whatsapp Channel Republika