REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Wakil Ketua DPR RI Anis Matta menegaskan, pembangunan gedung baru DPR RI akan diwujudkan karena seluruh fraksi sudah sepakat. "Seluruh pimpinan fraksi di DPR RI sudah sepakat untuk membangun gedung baru," kata Anis Matta di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin.

Menurut dia, kesepakatan tersebut diputuskan pada rapat konsultasi antara pimpinan DPR RI dengan pimpinan fraksi-fraksi, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), serta Sekretariat Jenderal DPR RI pada Nopember 2010. Pada rapat konsultasi tersebut, menurut Anis, kelima pimpinan DPR hadir, seluruh pimpinan fraksi hadir, seluruh anggota BURT hadir, serta Sekretaris Jenderal DPR RI juga hadir.

"Kritik dan perbedaan pandangan sudah dibahas dan diakomodasi para rapat konsultasi tersebut," katanya. Menurut dia, jika ada salah satu fraksi saja yang tidak sepakat maka rencana pembangunan gedung baru itu belum akan dilaksanakan.

Ditanya soal rencana anggaran, menurut Anis, akan diupayakan seefisien mungkin, tapi spefisikasi dan kualitasnya mengikuti aturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Rencana anggaran tersebut, kata dia, dari penghitungan semula serbesar Rp1,8 triliun, setelah dihitung ulang bisa diturunkan menjadi Rp1,3 triliun.

"Seperti harapan Ketua DPR RI Marzuki Alie, pimpinan DPR RI mengharapkan agar rencana anggaran itu bisa turun hingga Rp800 miliar," katanya. Anis menegaskan, gedung baru dengan ketinggian 36 lantai yang akan dibangun DPR RI bukan gedung mewah, tapi fasilitasnya seperti gedung perkantoran biasa tanpa fasilitas kolam renang.

Jika masih ada yang menyuarakan penolakan pembangunan gedung baru, menurut dia, penolakan itu dilakukan oleh oknum atau perorangan, tapi tidak bisa mengubah keputusan rapat konsultasi DPR RI. Menurut Anis, rencana pembangunan gedung DPR RI sudah lama ditunda sehingga akan dibangun pada 2011.

Ia berharap, masyarakat bisa memahami kondisi anggota DPR RI untuk bekerja lebih baik dengan gedung yang lebih proporsional. Pembagunan gedung baru DPR RI tersebut, menurut dia, akan dilaksanakan selama tiga tahun dengan sistem pembiyaaan "multi years". "Anggarannya sudah turun sejak tiga tahun lalu, tapi karena pembangunannya ditunda sehingga anggarannya belum digunakan," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika