REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Ketua Komisi III DPR, Benny K Harman, mengungkapkan jika Kapolri pernah menyatakan terungkapnya kasus mafia pajak Gayus Tambunan dapat memecah belah bangsa. Pasalnya, kasus Gayus terkait dengan perusahaan besar yang dimiliki oleh orang-orang penting di Indonesia.
"Bambang Hendarso Danuri (BHD) dulu saat kami panggil, pernah saya tanya kenapa tidak berani mengungkap kasus Gayus. Dia menjawab, jika diungkap kasus ini akan menggoyang Republik ini," tutur Benny saat diwawancara wartawan di DPR, Senin (10/1). Benny menambahkan, BHD juga menceritakan stabilitas politik dan ekonomi dalam negeri akan terganggu jika kasus ini diungkap lantaran banyaknya perusahaan besar yang terkait kasus tersebut.
Menurut Benny, komisi III akan memanggil Gayus jika kepolisian dianggap tidak dapat menyelesaikan permasalahan ini. "Kita akan panggil Gayus karena kuncinya Dirjen Pajak. Namun, kendalanya di UU yang membatasi intervensi kepolisian. Ke depan harus ada reformasi UU Perpajakan, harus ada perbaikan sistem penegakan hukum perpajakan," tegasnya.
Politisi partai Demokrat ini menjelaskan, jika kasus Gayus merupakan extraordinary crime. Oleh karena itu, komisinya akan menggelar rapat internal untuk membahas kasus ini. "Isu Gayus akan jadi pembahasan utama di komisi III, selain Kemenkum HAM dan Kepolisian," tukasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Anis Matta mengungkapkan, kasus Gayus merupakan ujian bagi pemerintah. Menurutnya, ada dua hal yang menjadi ujian berat pemerintah, yaitu kemauan politik (political will) dan kapasitas negara. "Hal yang pertama apakah mereka (Pemerintah) benar-benar punya political will. Kedua, apakah kapasitas negara kalah dengan kapasitas Gayus," tuturnya.
Disebutkannya, ada dampak buruk jika kasus mafia pajak ini tidak terungkap, yakni kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan otoritas negara akan turun. Menurutnya, anggapan adanya beking orang kuat dibelakang Gayus akan terbukti jika pemerintah tidak serius mengungkap kasus ini. "Apakah ada beking politik, atau pengusaha, bisa dbuktikan nanti. Kalau tidak segera selesai, berarti nggapan-anggapan itu benar," tandas Anis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika