REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengatakan, kasus mafia pajak yang melibatkan Gayus Tambunan mengungkapkan rendahnya kedaulatan negara. Negara yang berdaulat adalah negara yang mampu menegakkan hukum atas warganya. Kasus Gayus mempertontonkan bahwa uang berjaya dalam sistem hukum.

"Dalam kasus Gayus, dan masih banyak kasus sejenis lainnya, nampaknya hukum tidak bisa ditegakkan, negara masih jauh dari berdaulat," kata Mega ketika menyampaikan pidato politik dalam rangka HUT PDIP ke-38 di kantor PDIP, Senin (10/1). Acara itu dihadiri tokoh partai lain seperti Anas Urbaningrum, Akbar Tanjung, Prabowo, dan Irgan Chairil Mahfiz.

Mega menambahkan, kasus Gayus membuat rakyat percaya bahwa uang adalah segala-galanya. "Gayus Tambunan dengan berbagai variasi dan keleluasannya, mempertontonkan betapa kekuatan uang sedemikian berjaya dalam mengharu-biru sistem hukum secara keseluruhan," ujar dia.

Mega menilai, kasus Gayus merupakan bencana mental. Mega juga mengkritik cara penguasa memaknai reformasi birokrasi. "Reformasi birokrasi dikecilkan maknanya sebatas sebagai remunerasi. Sebuah bentuk pemujaan pada materi yang semakin meyakinkan rakyat bahwa materi adalah segala-galanya," katanya. Padahal, ujar Mega, remunerasi adalah bagian kecil dan konsekuensi perubahan.

Mega menyebut masalah hukum sebagai bencana yang menyangkut karakter dan kepribadian bangsa. "Lihat saja proses hukum kasus Bank Century. Nampak jelas, bagaimana keputusan Dewan Perwakilan Rakyat melalui penggunaan hak angket DPR dimandulkan oleh mekanisme hukum dan campur tangan kekuasaan," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika