REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA – Institusi agama seharusnya dibebaskan dari belenggu politik praktis yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan dan bagi-bagi kekuasaan. Bila hal ini terjadi maka berarti sedang terjadi proses pembusukan institusi agama.

Demikian dikatakan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof Dr H Musa Asy’arie dalam diskusi public bertema ‘Keindonesiaan Kita:Mau Kemana?’ yang digelar di Yogyakarta, Rabu (5/1).

“Fenomena ini terlihat ketika para tokoh agama terseret dalam tindakan politik praktis, mendirikan partai politik untuk ikut memperebutkan kekuasaan dan menjadi kepentingan dari kekuasaan dan akhirnya menjadi alat legitimasi bagi kekuasaan itu sendiri,” kata Musa.

Saat ini, lanjut Musa, Indonesia yang memiliki pemerintahan yang tidak terlalu kuat dan efektif, serta demokrasi yang dikontrol kekuatan capital. Ini membuat kesenjangan social, kemiskinan dan pengangguran yang semakin meluas, ketidakadilan hukum yang tidak berpihak pada rakyat kecil.

Padahal menurut dia, perilaku keagamaan dapat memperkuat eksistensi bangsa, asalkan perilaku tersebut dapat mendidik umat beragama dapat menghormati adanya pluralitas, konflik dan perubahan.

“Problem kemiskinan dan konflik kekerasan keagamaan serta komunalisme yang akhir-akhir ini terjadi antara lain disebabkan kuatnya pemahaman di kalangan umat beragama,” katanya

Ikuti Whatsapp Channel Republika