REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Anggaran pemberantasan korupsi di sejumlah lembaga pemerintah menurun di tahun 2011. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menemukan fakta bahwa ada peralihan anggaran pemberantasan korupsi ke anggaran yang bersifat logistik.

"Ada pengalihan penggunaan anggaran. Tahun depan lembaga penegak hukum memprioritaskan pembangunan gedung baru dan rumah dinas," kata Koordinator Investigasi dan Advokasi Uchok Sky Khadafi, Selasa (14/12).

Dari temuan FITRA, tahun 2011 di KPK anggaran untuk tindakan penyelidikan,penyidikan,dan penuntutan kasus korupsi hanya sebesar Rp 19 miliar. Lebih kecil dari anggaran tahun 2010 yang sebesar Rp 26 miliar.

Begitu juga alokasi anggaran Kejaksaan Agung untuk tahun 2011 mencapai Rp 154,193 miliar. Di tahun sebelumnya mencapai Rp 178 miliar.  Lalu,anggaran pemberantasan korupsi di kepolisian pada 2011 hanya Rp 1,4 miliar. Sedangkan Mahkamah Agung mencapai Rp 215 miliar.

Sementara anggaran logistik di Kejaksaan Agung dan Polri justru meningkat. Dari catatan FITRA, ada anggaran sebesar Rp 317 miliar di Kejakgung untuk pembangunan rumah dinas. Sementara di Polri ada anggaran sebesar Rp 143 miliar untuk membangun markas polda, markas polres, markas polsek, dan rumah dinas.

Uchok mengkhawatirkan, peralihan anggaran ini akan berdampak pada kinerja aparat hukum memerangi korupsi yang sudah kronis di Indonesia. "(Kalau anggaran berkurang) kita tak usah banyak berharap pada keempat lembaga ini," kata Uchok.

Ikuti Whatsapp Channel Republika