REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Badan Narkotika Nasional (BNN) mengusulkan pembentukan ruang tahanan bawah tanah bagi pelaku kejahatan narkoba. Usulan ini untuk merspons maraknya tahanan yang masih mengendalikan bisnis narkoba di balik jeruji besi.

Hal tersebut diungkapkan Deputi Pemberantasan BNN, Tommy Sagiman seusai rapat dengan Komisi III DPR, di Gedung DPR RI, Senin (13/12). "Ada usulan untuk membangun penjara bawah tanah untuk mencegah kemungkinan tahanan kasus narkoba berkominikasi ke luar. Ini bagian dari pembahasan dengan Komisi III tadi soal pemisahan tahanan," ujarnya kepada sejumlah wartawan.

Dia mengakui, selama ini banyak tahanan yang masih kerap mengendalikan narkoba kendati menjalani hukuman. Hal tersebut menjadi kendala dalam usaha pemberantasan bisnis haram narkoba.

Selain usulan pemisahan tahanan BNN juga menyampaikan sejumlah program dan dan agenda kerja yang telah dilakukan. Kepada anggota Komisi III, Kepala BNN, Gories Mere menjelaskan, pihaknya terus menggalakkan usaha memberantas narkoba--baik yang berasal dari laur maupun antar wilayah di Indonesia.

"Tidak ada penurunan program, malah terus diupayakan. Contohnya di Aceh soal ganja," katanya di hadapan anggota Komisi III.

Dia mengatakan, BNN tetap berusaha mewujudkan program Indonesia bebas Narkoba 2015. Program ini sejalan dengan yang dicanangkan ASEAN. "Terus kami galakkan upaya Indonesia bebas narkoba 2015. Usaha ini dilakukan dengan program pemberantasan juga rehabilitasi," kata Mantan Kapolda Bali itu.

Dalam kesempatan itu, anggota Komisi III banyak yang mempertanyakan usaha pemberatasan yang belum maksimal. Selain itu sistem pengawasan dan penanganan tahanan juga disoroti anggota dewan. Menanggapi hal itu, Gories mengaku jika upaya masih mendapat kendala, terutama soal pengungkapan sindikat narkoba internasional.

"Memberantas narkoba memang bukan seperti membalikkan telapak tangan. Tapi kami terus berusaha menggalakkan segala program dengan bekerjasama bersama segala pihak," tutup Gories.

Ikuti Whatsapp Channel Republika