REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Koordinator Nasional Kaukus Papua di Parlemen Paskalis Kossay di Jakarta, Kamis (11/11), meminta Pemerintah mengarahkan kerja sama pembenahan infrastruktur dan pendidikan RI-AS ke kawasan perbatasan serta daerah terpencil. Ia mengatakan itu terkait hasil pembicaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Presiden Amerika Serikat Barack Obama tentang peningkatan kerja sama pendidikan, terutama kuantitas penerima beasiswa, pertukaran pelajar dan budaya serta pembenahan infrastruktur.
"Dengan kesepakatan kerja sama pendidikan diharapkaan kualitas pendidikan di Indonesia semakin baik. Khususnya infrastruktur pendidikan di daerah-daerah terpencil dan daerah perbatasan dapat dibiayai dari kerja sama ini," kata Paskalis Kossay.
Mantan Wakil Ketua DPRD Papua yang kini anggota Komisi I DPR RI (bidang Hubungan Luar Negeri dan Pertahanan Keamanan) ini juga mengharapkan tindak lanjut kerja sama tersebut jangan hanya dinikmati kawasan di sekitar Pemerintah Pusat. "Lalu, daerah-daerah kepulauan, kawasan perbatasan dan daerah terpencil selalu jadi 'anak tiri' tak tersentuh pembangunan," katanya.
Ia mengingatkan, paradigma pembangunan yang serba sentralistik feodalistik harus segera ditinggalkan secara nyata, jangan cuma jadi wacana. Paskalis Kossay kemudian mengingatkan pula tentang pemanfaatan berbagai fasilitas pendidikan agar harus bisa dinikmati merata, jangan hanya oleh kelompok warga di Jawa saja.
"Masih terkait peningkatan kualitas dan fasilitas (kuantitas) pendidikan, Pemerintah harus membuka kesempatan seluas-luasnya bagi putra-putri Indonesia yang berprestasi dari seluruh daerah di Indonesia untuk memanfaatkan beasiswa dari kerja sama RI-AS tersebut," ujarnya.
Ia kecewa dengan kebijakan pengutamaan pemberian beasiswa untuk kalangan perguruan tinggi yang lebih banyak diberi kepada UI, ITB, UGM, Unair, IPB, Unpad, Undip, Unibraw juga beberapa lainnya di tanah Jawa serta kawasan barat Indonesia.
"Sekarang Pemerintah Pusat dan pejabat di Kemdiknas harus diberi kesadaran kebangsaan, bahwa Papua, Maluku, Sulawesi, Kalimantan dan Nusa Tenggara juga Indonesia. Atau apakah sudah tidak lagi dianggap bagian NKRI sehingga dibiarkan saja ke mana," tanyanya.
Paskalis Kossay mengusulkan agar segala bentuk implementasi program pembangunan, termasuk hasil kerja sama dengan luar negeri dalam bidang pendidikan, bisa disebar secara adil ke seluruh daerah. "Jadi tak ada yang merasa hanya sebagai 'anak tiri' atau pelengkap penderita saja," tandasnya.
Dengan begitu, Jawa dan Jabodetabek tidak terus diserbu oleh arus urbanisasi, karena di daerah ada sentuhan pembangunan serta pendidilan yang layak juga.
Ikuti Whatsapp Channel Republika