REPUBLIKA.CO.ID,BOGOR--Mantan wakil presiden Jusuf Kalla menilai secara etika tindakan Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno, keluar negeri tak bisa diterima. Pasalnya, salah satu kabupaten di dalam provinsi yang dipimpinnya yaitu di Pulau Mentawai, sedang dilanda bencana tsunami.

"Secara etika, di saat daerahnya dilanda bencana tsunami Mentawai, seorang kepala daerah harus berada di daerahnya untuk memantau bencana yang terjadi," kata Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) ini usai melakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung G Poliklinik regular dan pelayanan khusus Rumah PMI Bogor, Jumat (5/11).

Ia menilai, hubungan diplomatik yang dilakukan Gubernur Sumbar dengan negara lain bisa dilaksanakan kapan saja. Tidak mesti disaat sekarang. '' Jadi kapan pun, kami kira Gubernur Sumbar itu tetap bisa pergi keluar negeri,'' ujarnya.

Lebih lanjut dikatakannya, dalam menangani bencana, pemerintah hendaknya melakukannya dengan lebih cepat dan tanggap. Ia menilai adanya korban menunjukan masih lambannya evakuasi yang dilakukan. Meski demikian, pria yang akrab disapa JK ini mengaku tak bisa menyalahkan pemerintah semata-mata. Sifat masyarakat yang keras dan ogah mengungsi juga menjadi penyebab ini terjadi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika