REPUBLIKA.CO.ID,KENDARI--Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat, menegaskan, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu akan tetap berada di luar kekuasaan atau oposisi.
"Dalam sistem demokrasi yang kita bangun, memang tidak mengenal yang namanya oposisi. Namun, untuk mengkritisi kebijakan pemerintah yang berkuasa, perlu partai penyeimbang agar bisa mengontrol kebijakan pemerintah," kata Ketua DPP PDIP bidang organisasi itu kepada wartawan seusai membuka rapat koordinasi Tripilar DPD PDIP Sulawesi Tenggara (Sultra) di Kendari, Sabtu.
Kepada sejumlah wartawan, Djarot menegaskan sikap PDIP untuk tetap berada di luar pemerintahan, merupakan amanah dari Kongres PDIP di Bali. Oleh karena itu, katanya, menjadi kewajiban seluruh kader partai, baik yang berada di jajaran legislatif, eksekutif maupun pengurus dan fungsionaris partai untuk menjalankannya.
"Kalau kemudian ada isu-isu di kalangan partai yang menyuarakan ingin bergabung di Sekretariat Gabungan (Setgab-red) Partai Politik Pendukung Pemerintah, itu pendapat pribadi-pribadi," katanya.
Ditanya sikap PDIP tentang perombakan kabinet, Djarot mengatakan soal perombakan kabinet sepenuhnya menjadi kewenangan presiden.
"Kita jajaran PDIP, tidak ada urusan dengan perombakan kabinet, karena hal itu merupakan hak prerogatif presiden," kata mantan Wali Kota Blitar dua periode itu.
Kalau pun presiden melakukan perombakan kabinet, kata Djarot, PDIP tidak akan meminta jatah menteri apa pun. "Ditawari sekali pun kalau pakai embel-embel, tidak akan diterima, karena sikap partai tetap berada di luar kabinet, itu merupakan amanah Kongres Bali," katanya.
Menurut Djarot, kebijakan partai untuk tetap beroposisi itu, merupakan tanggung jawab PDIP terhadap pemerintahan. "Kalau semua partai ada di kekuasaan, lalu siapa yang bisa mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat," katanya.