REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Petisi 28 tidak akan 'all out' dalam gerakan unjuk rasa 20 Oktober, besok. Mereka hanya akan datang untuk mengamati demo.
"Kami datang untuk mengamati. Ini baru gerakan awal setelah kami sampaikan ke publik bahwa pemerintahan ini gagal," ujar aktivis Petisi 28, Adhie Massardi, ketika dihubungi Republika, Selasa (19/10).
Menurut Adhie, dalam gerakan tersebut, yang akan turun adalah dari gerakan mahasiswa. Gerakan dikordinir oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND).
Dalam melakukan gerakan ini, mereka menggunakan jaringan dan komunikasi di kampus-kampus. Beberapa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari perguruan tinggi di Jabodetabek juga akan turun. "Tetapi kita (Petisi 28) tidak all out karena kita merasa sudah berhasil melengserkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari hati rakyat," kata Adhie.
Menurutnya, maklumat yang dikeluarkan Petisi 28 dan beberapa organisasi yang lain pada 10 Oktober lalu, yang menyatakan bahwa pemerintahan SBY gagal, sudah diakui oleh banyak pihak. Jadi secara moral, pesan tersebut sudah disampaikan. Hal inilah yang mendasari keputusan Petisi 28 untuk hanya mengamati adik-adik mereka dari organisasi kemahasiswaan yang akan melakukan gerakan.
Adhie menjamin gerakan pada 20 Oktober itu tidak akan berujung anarkis. Kalaupun ada tindakan anarkis, berarti hal tersebut datang dari orang-orang suruhan yang menyusup ke dalam gerakan mahasiswa itu. Pada demonstrasi besar-besar itu, mereka hanya akan datang untuk menyampaikan bahwa pemerintahan telah gagal dan harus mundur.
Akan tetapi, karena pemerintahan SBY yang terlalu rapuh sehingga isu makar dan penggulingan pun digulirkan. "Isu itu sendiri datangnya dari dalam istana," katanya.
Lebih lanjut Adhie menjelaskan bahwa gerakan para mahasiwa ini hanya merupakan gerakan awal. Setelahnya, Petisi 28 dan elemen masyarakat yang lain akan terus menyampaikan ke publik tentang gagalnya pemerintahan SBY ini. "Kami akan terus mensosialisasikan menggunakan berbagai media yang ada," ujarnya. Sampai pada akhirnya akan terjadi penolakan terhadap presiden dari seluruh rakyat Indonesia.
Penggalangan ini dilakukan karena masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan kekuatan politik yang ada. Legislatif yang seharusnya mengawasi pemerintah, justru melanggengkan setiap keputusan pemerintah. ''Bahkan terkesan ada kordinasi di antara mereka,'' tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
