REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie atau yang biasa disapa Ical mengatakan, pengajuan dirinya menjadi calon presiden pada 2014 masih menunggu waktu yang tepat dan berbagai survei yang dilakukan.

"Selain 'timing' (waktu yang tepat), seperti juga calon Gubernur, Wali kota dan Bupati yang melakukan survei dulu untuk maju, maka saya sebagai ketua umum juga akan melakukan 'threatment' (perlakuan yang sama), kita menggunakan metode survei," katanya saat konferensi pers di arena Rapimnas I Partai Golkar di Jakarta, Senin (18/10).

Ia mengatakan, siapa pun yang akan diajukan Partai Golkar sebagai calon Presiden 2014 merupakan putra-putri terbaik bangsa yang dipilih untuk membangun negeri dengan bersungguh-sungguh. Sebelumnya, dalam rapimnas Partai Golkar tersebut setidaknya 19 DPD mendorong agar Aburizal Bakrie

segera dicalonkan sebagai presiden 2014. Atas dorongan tersebut, Aburizal Bakrie menyambut positif, meski dirinya tetap akan melihat ke depan kondisi dan sistuasi yang terjadi. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham, menyatakan pihaknya optimistis dapat mengajukan Ketua Umum partai berlambang pohon beringin tersebut menjadi calon Presiden. Namun demikian, ia juga mengatakan, saat ini Partai Golkar terus melakukan sosialisasi dan melihat ke depan situasi serta kondisi politik tanah air.

Sementara itu, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) mengungkapkan pada survei awal Oktober 2010, popularitas Aburizal Bakrie masih jauh bila dibandingkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono maupun Megawati. Pengamat Politik LSI Barkah Pattimahu mengungkapkan, hasil survei menunjukkan SBY masih populer mengantongi lebih dari 30 persen. Sementara popularitas Megawati di atas 10 persen.

Sementara Aburizal Bakrie hanya mengantongi popularitas di bawah 10 persen, bersama dengan tokoh-tokoh seperti Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Ibu Negara Ani Yudhoyono, Ketua Umum PAN Hatta Rajasa dan juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Menurut Barkah, Aburizal harus berjuang keras, karena beberapa kasus seperti lumpur lapindo dan masalah pajak di salah satu perusahan yang dimilikinya bisa menjadi kelemahan untuk maju dalam pilihan presiden 2014. Presiden SBY pada 2014 tidak bisa lagi dicalonkan sebagai Presiden karena telah menduduki dua kali masa jabatan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika