REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), menolak bergabung dengan koalisi partai pendukung pemerintah yang juga sering disebut dengan Setgab. PDIP memilih tidak bersama dalam gerbong partai koalisi. “Bagaimana wajah demokrasi kita kalau semua fraksi di DPR menjadi pendukung pemerintah,” kata Sekretaris Jenderal PDIP, Tjahjo Kumolo, dalam sebuah diskusi di Jakarta, Senin (18/10).

Tjahjo mengakui dorongan kepada PDIP untuk bergabung dengan koalisi partai sangat kuat. Namun Tjahjo enggan menerangkan dari mana datangnya dorongan tersebut.

Tjahjo hanya menegaskan, PDIP tidak akan goyah dengan bujuk rayu untuk bergabung mendukung pemerintah. Alasannya, keputusan menjadi partai yang ‘berseberangan’ dan kritis terhadap pemerintah adakah amanat Kongres PDIP di Bali beberapa bulan yang lalu.

Menurut Tjahjo, pemerintah yang terdiri dari partai koalisi pendukung Pemerintahan SBY – Boediono selama ini tidak solid. Ketidaksolidan koalisi ini, kata Tjahjo, menjadi penyebab tidak mampunya pemerintah dalam mengambil keputusan-keputusan yang baik terkait program-program pembangunan. Satu tahun evaluasi Kebinet Indonesa Bersatu Kedua, lanjut Tjahjo, harus menjadi momentum SBY merombak kabinet secara total.

Ikuti Whatsapp Channel Republika