REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA--Pengamat politik dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Profesor Kacung Marijan mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai bangkitnya kembali sistem pemerintahan terpusat atau resentralisasi.
"Di Filipina dan Argentina, resentralisasi ini sudah mulai terjadi. Di Indonesia, kini sudah mulai ada pemikiran yang menggiring ke arah resentralisasi itu," katanya di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (14/10).
Kalau sampai itu terjadi, lanjut dia, maka akan terjadi kemunduran pada sistem pemerintahan atau setidak-tidaknya akan sama dengan sistem pemerintahan pada rezim Orde Baru. "Dan, kalau itu sampai terjadi pula, maka kewenangan pemerintah daerah akan dipangkas seperti pada era Orde Baru," kata salah satu Ketua PBNU itu.
Ia mengemukakan, resentralisasi itu mengemuka setelah ada konflik kepentingan dan kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. "Resentralisasi bisa juga terjadi karena berkurangnya komitmen elit pemerintah pusat pada daerah," kata peraih gelar doktor dan master dari Australian National University (ANU) itu.
Menurut dia, daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah, seperti Provinsi Kalimantan Timur sangat dirugikan dengan resentralisasi itu. Sementara itu, untuk Provinsi Jawa Timur, kata Kacung, tidak semuanya merugi dengan sistem resentralisasi itu. "Kalau Kota Surabaya dan beberapa daerah penghasil tambang di Jatim jelas rugi dengan sistem resentralisasi itu," ungkapnya.
Sistem resentralisasi itu sudah dirasakan oleh masyarakat Jawa Timur, seperti sumur-sumur minyak, baik di darat maupun lepas pantai, yang pengelolaannya tergantung kebijakan pemerintah pusat. Bahkan, pemasangan pipa minyak dan gas Kodeco Energy Ltd yang memotong Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) juga merupakan bagian dari resentralisasi.
Gubernur Jatim Soekarwo sempat memprotes pemasangan pipa yang menghambat lalu lintas bongkar muat barang di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, karena menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi di Jatim.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
