“KPK sangat lambat merespon fakta-fakta di persidangan yang menyebutkan keterlibatan Jhonny Allen,” kata koordinator aksi Oki Montana Morales di depan gedung KPK, Kamis (14/10).

Oki menyebutkan fakta yang terungkap di persidangan Abdul Hadi Djamal, sejawat Jhonny di DPR periode lalu. Menurut Oki, Hadi Djamal dan asistennya, Hanan, mengaku telah menyerahkan uang sejumlah Rp 1 miliar kepada Jhonny lewat asistennya, Risco Pesiwarissa. Uang itu untuk memuluskan proyek pembangunan pelabuhan dan dermaga di Indonesia Timur.

Bahkan, kata dia, Risco yang sempat menghilang, mendatangi KPK dan mengakui perbuatannya. Sayangnya, pengusutan perkara ini lamban meski alat bukti kasus ini sudah terang benderang. “Mungkinkah karena Jhonny menjabat Wakil Ketua Umum Partai Demokrat membuat posisinya lebih besar?” katanya.

Namun, Oki yakin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, tak akan berpihak kepada Jhonny. “Kami mendukung SBY untuk memecat Jhonny dari Demokrat,” ujar Oki.

Gerakan mengancam akan melaporkan kasus lain yang melibatkan Jhonny, yakni proyek perluasan kantor KPK. Menurut dia, Jhonny bersama politikus Partai Golkar, Setya Novanto, diduga terlibat dalam pengadaan lahan di belakang kantor KPK yang menyebabkan kerugian negara. Menanggapi hal ini,Juru Bicara KPK Johan Budi SP tak mau berkomentar.