REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto memastikan tidak akan ada aksi penggulingan pemerintah pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal itu disampaikan Djoko usai menghadiri rapat dengan Tim Kecil Komisi III DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (13/10).

Bahkan, Djoko mempertanyakan sinyalemen atau isu penggulingan tersebut. "Dari mana sinyalemen itu? Gak ada rencana itu, semua aman kok," tegas Djoko.

Mantan Panglima TNI itu menambahkan, adanya wacana atau isu menggulingkan pemerintahan di tengah jalan merupakan perbuatan inskonstitusional dan tidak dibenarkan sama sekali. "Itu perbuatan inskontitusional, teman-teman (kepada wartawan) sendiri bilang kalau inkonstitusaional tidak boleh. Saya pastikan tak ada," kata Djoko.

Ia mengaku, pemerintah masih terus bekerja keras memperbaiki kekurangan di sana-sini, tapi bukan berarti pemerintah gagal dan harus digulingkan. "Belum semuanya berhasil tapi kalau tidak sama sekali berhasil, juga keliru. Ada yang berhasil dan pemerintah 'concern' dengan pekerjaannya," kata dia.

Menurut Djoko, demokrasi menjadi dan memberikan ruang untuk bersikap kritis, menyampaikan aspirasi dan pendapat. Pemerintah, senantiasa mendengarkan kritikan dan tak pernah pemerintah melarang untuk menyampaikan hal tersebut karena sebuah kewajaran dalam demokrasi.

"Kritis, kritik boleh, tapi jangan hanya bisa mengkritik, berikan juga solusi, berikan kritik yang membangun," ujar Djoko.

Sekarang, kata Djoko, diperlukan kebersamaan dengan segenap komponen bangsa agar bisa membangun negeri ini demi kesejahteraan rakyat. "Tidak dengan saling menghujat dan mengecam, apalagi mau menggulingkan pemerintahan," kata Djoko.

Ikuti Whatsapp Channel Republika