REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Polri mendesak Komisi III DPR menolak calon Kapolri Komjen Timur Pradopo. Koalisi menilai, Timur menyisakan kasus-kasus pelanggaran HAM yang belum diselesaikan.
“Kami meminta DPR menggunakan wewenangnya untuk menolak Timur Pradopo sebagai Kapolri,” kata juru bicara Koalisi, Poengky Indarti, di hadapan Komisi III DPR, Selasa (12/10).
LSM yang tergabung dalam Koalisi antara lain Kontras, Imparsial, aktivis 1998, dan keluarga korban Peristiwa Mei 1998.
Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, Andre Rosiade, menyatakan, pemilihan Timur sebagai calon Kapolri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak transparan dan tidak memperhatikan perasaan korban tragedi Mei 1998. Andre meminta DPR tidak takut atas intervensi Sekretariat Gabungan Partai Koalisi (Setgab) saat dalam mengambil keputusan usai fit and proper test calon Kapolri Kamis (14/10) mendatang.
Sementara itu, Dodi Arianto, mantan Koordinator Lapangan Aksi Mei 1998, menegaskan, penolakan terhadap Timur murni dari hati para korban tragedi Mei 1998. Menurut Dodi, jika Komisi III DPR menerima Timur sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Bambang Hendarso Danuri, maka DPR telah mengkhianati reformasi. “Kami akan duduki DPR jika DPR meloloskan Timur sebagai Kapolri,” tegas Dodi.
Adapun Choirul Anam dari Human Right Working Group (HRWG), menilai, Timur memiliki kedekatan dengan organisasi masyarakat yang cenderung vandalis. Bersama Gubernur DKI, Fauzi Bowo, Timur dinilai merangkul FPI. Anam juga menilai Timur tidak taat pada upaya penegakan HAM. “Dia (Timur) dipanggil dua kali oleh Komnas HAM, tapi tidak pernah datang. Kami tidak ingin punya Kapolri yang tidak taat hukum,” kata Anam.
Sebelum melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap Timur, Komisi III DPR memang sengaja meminta masukan dari berbagai pihak termasuk dari kalangan LSM. Besok, Komisi III DPR akan meminta masukan soal Timur dari Komnas HAM, KPK, PPATK, dan kejaksaan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika