REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Kaukus Parlemen Papua mengkritik Pemerintah yang lamban menangani bencana di Wasior, Papua Barat. Menteri-menteri yang sempat mengunjungi Wasior dinilai oleh Kaukus tidak melakukan hal kongkret.

“Waktu Menko Kesra dan Mensos ke Wasior saya pikir mereka cuma wisata, tidak ada aksi kongkret,” kata anggota DPR dari Farksi Partai Demokrat, Diaz Gwijangge, di gedung DPR, Jakarta, Selasa (12/10).

Diaz mengaku menjadi salah satu anggota DPR yang sudah mengunjungi Wasior pada 9 Oktober 2010 lalu. Menurut pengamatannya, kondisi para korban sangat memprihatinkan. Alat berat yang biasa digunakan untuk penanganan bencana, kata Diaz, tidak tersedia di lokasi bencana. Uang Rp 2 miliar yang dibawa yang dibawa oleh menteri yang berkunjung ke Wasior, kata Diaz, tidak berupa uang tunai atau barang-barang tapi berupa jaminan bantuan Rp 4 juta per kepala keluarga.

Senada dengan Diaz, anggota Kaukus, Agustina Basik Basik, menyayangkan minimnya kebutuhan darurat pengungsi seperti bahan makanan, obat-obatan, sampai pembalut bagi wanita. Menurut Agustina, Pemerintah harus segera meningkatkan status Wasior sebagai bencana nasional. Alasannya, anggaran APBD tidak mungkin mencukupi untuk menangani bencana di Wasior. “Perhatian terhadap Wasior memang diskriminatif,  buktinya dalam sidang Paripurna DPR hari ini bencana Wasior tidak disinggung sama sekali,” kata Agustina.

Diaz juga melanjutkan, tidak ada koordinasi dari Menteri Perhubungan Freddy Numberi yang notabene keturunan Papua soal alat angkut bantuan ke Wasior. Menurut Diaz, barang-barang bantuan untuk Wasior banyak yang tidak terangkut di Wamena lantaran pesawat yang tidak tersedia. “Menteri Perhubungan kita dari Papua, tapi nggak pesawat yang angkut hal-hal yang bersifat darurat. Pemerintah sengaja membiarkan persoalan di Papua,” tambah Diaz.

Ikuti Whatsapp Channel Republika