REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA--Kongres dan Pemerintah Amerika Serikat mendukung penuh status politik Tanah Papua sebagai daerah otonomi khusus dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ketua Umum Yayasan Independent Group Supporting The Special Autonomous Region of Papua Within The Republic of Indonesia (IGSSARPRI) Frans Albert Yoku saat jumpa pers kepada wartawan, di Jayapura, Kamis (7/10), mengatakan, AS sangat tidak mendukung gerakan Papua merdeka dan telah bertekad untuk terus mempertahankan pengakuannya terhadap keutuhan wilayah NKRI.
Dia mengatakan, AS berpendapat bahwa hanya melalui Otsus masyarakat Papua akan dapat menemukan jati dirinya sebagai masyarakat mandiri dan sejahtera sesuai dengan program 'political, economic and social empowerment' yang sedang diterapkan pemerintah pusat di Papua dan Papua Barat.
"Dengan demikian Otsus merupakan satu-satunya jawaban bagi masyarakat asli Papua. Posisi inilah yang muncul setelah 'congressional hearing' tentang Papua di Ibukota Amerika Serikat, Washington DC 22 September 2010," tegasnya.
Salah seorang anggota Kongres AS, Eni Faleomavaenga sebagai penggagas sidang tersebut, kata Franz Albert Yoku, sempat menyatakan keprihatiannya atas masalah Papua. Namun, lanjutnya, Eni juga mengakui kalau kondisi HAM di Papua sudah banyak membaik, sehingga perlu terus dipantau agar pelanggaran HAM seperti yang banyak dialami di masa lalu tidak terulang kembali.
"Pemilihan para gubernur, wali kota dan bupati di Papua yang sangat demokratis membuktikan adanya dukungan tersebut," kata Franz Albert mengutip pernyataan Eni Faleomavaenga.
Dalam dengar pendapat di Kongres AS itu, katanya menambahkan, turut diundang juga Octavianus Motte, mewakili kelompok aktivis Papua merdeka. "Mereka ini tetap meminta dukungan pemerintah AS untuk merealisasikan permintaan referendum di Papua untuk merdeka di luar NKRI. Tetapi jawaban Kongres AS sangat jelas, yakni tetap menginginkan Papua di bawah NKRI, dan Otsus sebagai solusi utama menjawab masalah Papua," terang Franz Albert Yoku.
Ikuti Whatsapp Channel Republika