REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-DPR diminta jujur saat melakukan uji kelayakan pada calon Kapolri Komjen Pol Timur Pradopo. Lantaran sosok Timur masih diragukan dalam penegakan hak asasi manusia. "DPR harus jujur, kalau Timur Pradopo tidak layak, maka jangan mengamini nama ini,"ujar Wakil Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS) Haris Azhar,Kamis (7/10).

Haris tak menyebut layak tidaknya mantan Kapolda Metro Jaya itu naik sebagai Kapolri. Timur,imbuhnya, bisa layak selama bisa menjelaskan peran dan peran-peran lainnya dalam peristiwa Tragedi Trisakti. Sekaligus Timur dianggap juga perlu menunjukkan komitmennya untuk mendorong penuntasan kasus Trisakti.

"DPR perlu memastikan soal visi reformasi Polri-nya Timur. Serta menguji kemampuannya merespon harapan publik akan Polri yang tidak gandrung kekerasan,"harap Haris.

Sosok Timur sebagai kandidat tunggal Kapolri dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai kontroversial. Pasalnya,sebelum nama Timur mencuat,ia dicalonkan oleh SBY dua jam setelah dirinya naik pangkat menjadi Komisaris Jenderal. Timur saat ini menjabat Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Mabes Polri setelah tiga bulan menjabat Kapolda Metro Jaya.

Timur juga pernah menjadi Kapolres Jakarta Barat pada 1997-1999 saat peristiwa Trisakti dan Semanggi meletus, Kapolres  Jakarta Pusat (1999-2000), dan Kapolwiltabes Bandung  (2001) serta menjadi Kapolda Banten, Kapolda Jabar dan terakhir Kapolda Metro Jaya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika