REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA--Pakar Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM, Dr Muhadi, menganggap sikap Presiden SBY yang membatalkan kunjungannya secara tiba-tiba ke Belanda, bisa dianggap sebagai sikap yang menunjukkan 'ketidakdewasaan Pemerintah Indonesia dalam pergaulan dunia internasional'.

Demikian dikatakan dia dalam perbincangannya kepada Republika, Rabu (6/10). Baginya, soal pembatalan kunjungan tersebut sebenarnya bukan persoalan istimewa dalam pergaulan dunia internasional. Sebagai contoh, Presiden AS Barrack Obama sendiri telah beberapa kali membatalkan rencana kunjungannya ke Indonesia. Tapi alasannya adalah karena persoalan yang berkaitan permasalahan di dalam negeri.

Persoalannya, kata dia, alasan pembatalan kunjungan SBY ke Belanda dikaitkan dengan adanya tuntutan sekolompok warga negeri itu (Republik Maluku Selatan) yang disampaikan ke pengadilan di negeri setempat, agar SBY ditangkap berkaitan dengan kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia.

Karena itu, disayangkan Muhadi, jika dengan alasan tersebut SBY kemudian memilih memutuskan untuk membatalkan kunjungan. Pasalnya, apapun kejadian di dalam negeri Belanda, tentunya Pemerintah Belanda tidak akan membiarkan begitu saja tamu negaranya akan ditangkap di negeri mereka. ''Saya percaya bahwa Pemerintah Belanda cukup tahu permasalahan ini,'' tuturnya.

Apalagi, jika benar tuduhannya adalah pelanggaran HAM. Sebenarnya , menurut dia, tuduhan pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia tak bisa serta merta dibebankan hanya kepada Presiden SBY secara pribadi. Sebab, dalam hukum internasional tuduhan HAM harus berkaitan dengan orang per orang. Selain itu, presiden SBY tak punya permasalahan dengan pelanggaran HAM di dalam negeri.

''Inilah ironisnya, Presiden kita membatalkan kunjungan penting ke Belanda hanya karena alasan akan ada penangkapan berkaitan dengan dunia HAM, padahal menurut saya, saat ini dunia intenasional telah mengakui bahwa penegakan HAM di Indonesia dalam pemerintah SBY telah jauh membaik,'' ungkapnya.

Muhadi mengatakan ia tak percaya bahwa pembatalan ini akan berdampak buruk terhadap hubungan Indonesia-Belanda. Ia melihat sikap Pemerintah Belanda sangat dewasa dalam permasalahan ini. ''Saya cukup kecewa dengan keputusan ini, di dunia internasional putusan pembatalan tersebut akan ditangkap sebagai respon yang sangat emosional yang menunjukkan perihal ketidakdewasaan pemerintah kita," tandas Muhadi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika