REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-–Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menegaskan akan menolak desain gedung baru DPR yang saat ini menjadi acuan Tim Teknis Pembangunan Gedung DPR. Fraksi PAN meminta desain gedung baru DPR di-drop dan DPR menggelar sayambara ulang pembangunan kompleks parlemen. "PAN minta desain itu di-drop," kata Ketua Fraksi PAN, Tjatur Sapto Edi, di gedung DPR, Jakarta, Senin (4/10).

Menurut Tjatur, penggunaan desain gedung baru saat ini oleh Tim Teknis telah menyalahi kesepakatan DPR periode 2004-2009 yang pernah menolak desain tersebut. Desain yang dihasilkan salah satu konsultan melalui penunjukkan langsung oleh Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR tersebut, kata Tjatur, belum melalui proses sayembara dengan tujuan melibatkan masyarakat. DPR periode 20014-2009, terang Tjatur, telah membuat road map pembangunan kompleks parlemen.

PAN meminta Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) benar-benar mengkaji kebutuhan anggota DPR atas gedung baru tersebut. Kebutuhan atas penambahan ruang kerja anggota dewan, kata Tjatur, masih bisa dilakukan lewat pemanfaatan gedung Nusantara V yang selama ini sering tidak digunakan. "Kita ukur ulang kebutuhan permeter perseginya tiap anggota dewan dan saya pikir gedung yang ada saat ini masih cukup," tutur Tjatur.

Jika pilihannya memang harus membangun gedung baru, Tjatur melanjutkan, PAN meminta DPR menggelar sayembara kepada masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pembangunannya, ia meyakini, biaya pembangunan gedung baru DPR akan jauh lebih murah dari anggaran saat ini yang mencapai Rp 1,3 triliun. Tjatur menegaskan, DPR harus menjadi pelopor kesederhanaan termasuk dalam memenuhi kebutuhannya sendiri.

Bukan hanya terhadap gedung parlemen, Tjatur meminta pembangunan yang dilakukan Pemerintah juga harus selalu melibatkan masyarakat. Pendapat masyarakat layak didengar, karena tiap proses pembangunan menggunakan uang rakyat. Ditanya soal BURT yang di dalamnya ada anggota PAN dan telah menyetujui rencana pembangunan gedung baru senilai Rp 1,3 triliun, Tjatur menjawab "DPR bukan miliknya BURT, semua jadi keputusan kalau sudah sampai di Parpurna," tegasnya.

Diwawancarai terpisah, Sekretaris Fraksi Partai Demokrat, Saan Mustopa, menyatakan, fraksinya akan segera menggelar rapat terkait pembangunan gedung baru DPR. Menurut Saan, fraksinya akan meminta laporan BURT atas hasil pembahasan rencana pembangunan gedung baru DPR. "Prinsipnya kita ingin kinerja anggota dewan bisa lebih maksimal," tambah Saan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika