REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pimpinan DPR RI akan merombak jajaran sekretariat jenderal di lembaga legislatif itu menyusul adanya dugaan "permainan" dalam proyek pembangunan gedung baru berlantai 36.
"Yang jelas kita mendengarkan masukan banyak pihak termasuk mengenai dugaan permainan dalam proyek-proyek di DPR," kata Ketua DPR RI Marzuki Alie, yang saat dihubungi sedang berada di Vietnam untuk mengikuti pertemuan parlemen internasional, Kamis.
Marzuki mengatakan, pimpinan DPR akan melakukan rapat pimpinan pada hari Senin (27/9) untuk membahas beberapa agenda, termasuk rotasi jajaran kesekjenan DPR RI. Marzuki beralasan bahwa rotasi ini dilakukan untuk penyegaran. Namun dia tidak membantah ketika ditanyakan kemungkinan alasan pergantian karena selama ini jajaran kesekjenan terlihat ikut "bermain" dalam proyek-proyek yang ada di lingkungan DPR, termasuk dalam rencana pembangunan Gedung DPR RI yang baru.
"Hari Senin besok kita akan mengadakan rapat pimpinan DPR yang salah satunya akan membahas masalah sumber daya manusia di lingkungan kesekjenan. Hal ini karena saat ini diperlukan penyegaran dan penyesuaian jabatan menghadapi tantangan ke depan," ujar Marzuki.
Terkait pembangunan gedung baru, Marzuki menegaskan, alasan pimpinan DPR memerintahkan evaluasi ulang terhadap rencana pembangunan gedung baru DPR RI adalah karena nilai bangunan yang diajukan terlalu besar. Nilai yang pantas untuk bangunan baru tersebut adalah sekitar Rp 800 miliar, tetapi pimpinan DPR menerima angka Rp 1,6 triliun dari kesekjenan.
Marzuki menjelaskan, Angka Rp 800 miliar itu didapatkan dari biaya bangunan gedung baru di Jakarta, yaitu hanya sekitar Rp 5 juta per meter persegi, dari rencana luas bangunan 157 ribu meter persegi. Karena itu, anggaran yang diajukan oleh tim teknis sebesar Rp 1,6 triliun terlalu besar. Jika angka Rp 1,6 disetujui, maka harga bangunan menjadi Rp 10 juta per meter persegi.
Marzuki mengakui dirinya mendengar banyaknya permainan proyek di linkungan sekjen DPR terutama yang melibatkan biro perumahan pembangunan dan instalasi. Namun isu itu harus dibuktikan terlebih dahulu.
"Makanya kita undang BPKP ke sini untuk meneliti semua proyek yang ada di lingkungan DPR. Saya juga menunggu laporan masyarakat kalau memang ada bukti indikasi keterlibatan mereka dalam berbagai proyek di lingkungan DPR. Atau masyarakat juga bisa langsung melaporkan hal itu ke KPK langsung," katanya.
Sementara itu Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menegaskan, dia tidak tahu persis agenda rapat pimpinan DPR hari Senin mendatang. Informasi yang diterimanya mengenai rencana rapat pimpinan pun baru disampaikan secara lisan.
Namun untuk mengganti jajaran sekjen yang disebabkan kemungkinan adanya permainan terhadap proyek pembangunan gedung, Taufik berharap, agar masyarakat bisa bersabar sampai diperoleh hasil evaluasi nanti dan kajian ulang mengenai biaya pembangunan gedung tersebut. "Kita lihat saja dulu evaluasinya, saya belum bisa berkomentar banyak mengenai rotasi tersebut," katanya.
Kajian ulang, menurut dia, diharapkan bisa memunculkan nilai yang sesungguhnya dari nilai proyek tersebut. "Kajian ulang itu kita harapkan akan transparan mengenai nilai atau harga bangunan sesungguhnya. Nilai saat ini memang terlalu besar. Bangunan supermewah saja angkanya tidak akan lebih dari RP 7,5 juta permeter persegi. Sampai evaluasi itu selesai, kita tunda dulu pembangunan ini sekaligus untuk menenangkan polemik yang berkembang saat ini yang lebih banyak menyebabkan kesimpangsiuran," katanya.
Dia berharap kepada tim teknis untuk terbuka menjawab seluruh program pembangunan gedung tersebut. "Pimpinan DPR tidak bermain apa pun. Kita hanya mementingkan asas fungsional dari pembangunan gedung itu. Kita enteng-enteng saja dan tidak ada beban apa pun," kata Sekjen PAN ini.
Sementara Wakil Ketua DPR Pramono Anung membantah bahwa rotasi akan dilakukan sampai level sekjen DPR. Dia hanya mengetahui bahwa akan ada pergantian di level eselon dua. "Saya belum dengar isunya, coba tanyakan pada pimpinan yang lain. Yang saya tahu hanya pada pejabat di eselon dua," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika