REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengakui besarnya alokasi anggaran kunjungan ke luar negeri. Total dana sebanyak Rp 146 miliar digunakan untuk plesir para staf Kemenkes pada 2010.
Kemenkes berdalih, sebagian besar dana tersebut digunakan untuk alokasi layanan kesehatan bagi jamaah haji. ''Sebesar 80 persen atau Rp 116 miliar dana untuk petugas kesehatan yang berangkat ke tanah suci,'' ujar Kepala Pusat Humas Kemenkes, Tri Tarayati, dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (20/9).
Sedangkan 20 persen sisanya, sambung wanita yang kerap di sapa bu Tari itu, diperuntukkan bagi kunjungan lainnya. ''Antara lain, short course, seminar di luar negeri, dan kunjungan menghadiri acara lainnya,'' tukasnya.
Kepala Pusat Kesehatan Haji Kemenkes, Wan Alkadri, mengungkapkan penggunaan dana bagi tenaga kesehatan tahun ini jauh lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya. ''Jumlah jamaah tahun ini lebih banyak,'' kilah pria berkacamata itu.
Dijelaskannya, tahun ini pemerintah memberangkatkan total 221 ribu jamaah haji. Sedangkan pada tahun 2009, jumlahnya hanya 207 ribu jamaah. Pemerintah, lanjutnya, menanggung segala akomodasi para tenaga kesehatan sebanyak 1.944 orang. Rinciannya, 1.530 tenaga kesehatan dari Kemenkes, 318 tenaga PPIH, dan 24 lainnya adalah WNI di Arab Saudi yang disewa tenaganya oleh pemerintah.
Dia merinci, pemerintah membutuhkan dana 2.300 dolar AS per orang untuk tiket pulang-pergi para petugas tersebut. Tak hanya itu, tiap harinya para petugas juga menerima uang harian sebesar 70 dolar AS per hari. Jumlah yang diterima masing-masing petugas pun kemungkinan berbeda. ''Tergantung berapa lama petugas itu berada di sana,'' jelas Wan.
Dia menjelaskan, terdapat petugas yang akan bertugas selama 43 hari. Namun ada juga petugas yang berada di tanah suci selama kurang lebih 70 hari. Wan mengatakan, setiap kloter paling tidak membutuhkan tiga tenaga kesehatan. ''Satu dokter, dua perawat,'' bebernya. Para petugas akan bekerja selama 24 jam di tanah suci.
Sebelumnya, Forum Indonesia untuk Transparansi (Fitra) melaporkan terjadi pemborosan dalam APBN. Mereka mencatat dana sebanyak Rp 19,5 triliun digunakan pemerintah untuk plesir ke luar negeri. Dari sekan banyak lembaga pemerintah, Kemenkes menempati posisi ketiga setelah Kepresidenan dan DPR.
Ikuti Whatsapp Channel Republika