REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA-Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas mengatakan, kasus Bank Century dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) merupakan dua agenda yang masuk dalam agenda mapping jika dirinya menjadi pimpinan KPK. Namun, Busyro jujur mengakatan belum mengetahui kasus itu secara detil.
"Siapapun yang masuk, harus melakukan agenda mapping, century bisa , BLBI bisa atau yang lain saya belum tahu itu. BLBI kan besar, Rp 671 triliun," kata Busyro di Kantor Presiden, Kamis (16/9). Dia menyampaikan hal itu usai bertemu Presiden bersama calon pimpinan KPK lainnya, Bambang Widjojanto.
"Yang jelas tidak boleh ada agenda politik, dendam politik itu yang harus dihindarkan dan insya Allah karena latar belakang kami berdua (Busyro dan Bambang) nonpartisan itu menjadi modal di sisi lain, parpol sebagi institusi harus diperkuat," kata Busyro. Pemetaan agenda, kata dia, dilakukan dalam rangka untuk nanti menakar.
"Dari takaran itu terutama dari segi bukti yang masuk, mana yang diskalaprioritaskan," katanya. Busyro mengatakan, calon pimpinan KPK terpilih harus jaga diri, independen, transparan. Menurut dia, integritas adalah modal utama pengelola KPK. Kalau integritas tidak ada, maka akan menjadi beban.
Agenda khusus Busyro jika memimpin KPK adalah melakukan reformasi. "Yang sudah dilakukan KPK dua periode sudah membangun sistem yang cukup profesional ketika nanti masuk itu bagian mana yang perlu di-create dengan semangat reformasi, tapi yang ada KPK ini sudah settled. Reformasi penting agar KPK profesional melakukan tugasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika